Cyberthreat.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima berkas usulan dari Dewan Pers dan asosiasi media tentang hak penerbit (publisher right).

"Pemerintah akan menindaklanjuti untuk memastikan hilir ruang digital bermanfaat, punya medan tempur yang sama dan seimbang," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, usai bertemu Dewan Pers, di Jakarta, Selasa (19 Oktober 2021) dikutip dari Antaranews.com.

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Usman Kansong, perwakilan Dewan Pers, dan perwakilan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Usulan yang diserahkan Dewan Pers mengatur hubungan antara media massa dengan platform digital. Pers mengharapkan ada pembagian yang saling menguntungkan tentang berbagi konten.

Pemerintah berencana membahas lebih lanjut usulan tersebut untuk menjadi regulasi: apakah menjadi undang-undang baru, memasukkannya ke revisi undang-undang yang sudah ada, atau menjadi peraturan pemerintah.

Jika sudah disahkan, aturan tersebut akan berlaku untuk industri media dan yang berhubungan dengan industri media, termasuk platform digital seperti Facebook, Google dan Twitter.

"Relasi dan hubungan bisnis harus dijaga supaya koeksistensi berlangsung dengan baik, supaya manfaat di ruang digital itu bisa dirasakan berimbang," kata Johnny.

"Ini semua harus diatur dengan baik supaya kehidupan media dan platform digital berkembang dengan baik, agar konvergensi terjaga, bisa sama-sama tumbuh, supaya persaingan seimbang dan lapangan yang lebih adil," kata Johnny. 

Sementara, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo, mengatakan usulan aturan tidak menempatkan posisi Dewan Pers antiplatform digital atau antitransformasi digital. 

Media massa menginginkan hubungan yang setara dengan platform over-the-top.

"[Usulan] regulasi ini menghadirkan proses transparan terkait berbagi konten (content sharing), harus menghasilkan pembagian keuntungan yang berarti untuk kedua pihak," kata Agus.

Kesetaraan antara media massa konvensional dengan platform digital, menurutnya, akan menciptakan ekosistem yang sehat untuk perusahaan media dan platform digital yang beroperasi di Indonesia.[]