Cyberthreat.id – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan selama tiga tahun ke depan salah satunya akan lebih fokus pada penetrasi internet ke seluruh Indonesia.

“Kebutuhan akan internet luar biasa, tapi di [Indonesia] Timur, bahkan di Jawa pun masih ada yang belum terlayani dengan baik. Itu misi kami, kami ingin mengedukasi teman-teman penyelenggara [jasa internet/ISP] terus mengembangkan sayapnya ke daerah yang belum terjangkau tadi,” ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga dalam jumpa pers online di Jakarta, Kamis (30 September 2021).

Musyawarah Nasional XI APJII di Jabodetabek selesai digelar pada Rabu (29 September). Dalam Munas selama tiga hari (27-29 September), Angga, begitu panggilan akrab, disahkan sebagai Ketum APJII untuk periode 2021-2024.

Ia mendapatkan suara terbanyak, bersaing kuat dengan Zulfadly Syam. Dalam pemilihan ini, terjadi “drama” pengalihan suara dari Zulfadly kepada Angga yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ini lantaran Angga tak mencakup syarat suara 50 persen plus satu sehingga seharusnya dilakukan putaran kedua, tapi Angga dan Zulfadly bersepakat untuk tidak bertarung lagi dan Zulfadly merelakan suaranya dialihkan agar Angga mendapatkan suara sesuai mekanimse AD/ART APJII. (Baca: Muhammad Arif Terpilih sebagai Ketum APJII 2021-2024)

Selama kepengurusan ke depan, Angga didampingi Zulfadly yang menjadi sekretaris jenderal dan Muri Kuswanto sebagai bendahara umum, termasuk ketua unit IDNIC-APJII, Adi Kusuma. Sejauh ini, Angga dkk belum mengumumkan susunan pengurus untuk tiap-tiap bidang.

Berbeda dengan asosiasi lain, program kerja APJII telah lebih dulu disusun oleh anggota. Program telah disusun selama sembilan hari pada Juni lalu sebelum Munas digelar. Ketum bersama pengurus selanjutnya tinggal mengerjakan apa yang telah diamanatkan dalam agenda program kerja tersebut.

Insentif pemerintah

Dalam kesempatan itu, Angga juga mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga, misal Singapura. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, sulit rasanya mendorong kecepatan internet.

“Maka, kami lebih memilih penetrasi (internet) dan penyebaran lebih luas lagi sehingga masyarakat bisa melek digital dan hal ini juga butuh dorongan pemerintah,” ujarnya.

Dengan penetrasi internet yang lebih luas, kata dia, praktis hal itu juga berkorelasi terkait literasi digital. Percuma jika konten digital bagus, tapi koneksi internetnya tidak ada. “Literasi digital kembali lagi ke penetrasi internet,” tuturnya.

Angga menyadari bahwa banyak penyedia layanan internet (ISP) yang hanya beroperasi di daerah perkotaan, tapi enggan menjangkau daerah pelosok yang sedikit populasinya.

“Di sinilah, saya pengin pemerintah bisa memberikan insentif agar memacu ISP bisa melayani wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya.

“Untuk meningkatkan internet, memang harus menjadi mitra pemerintah. Pemerintah harus benar-benar men-support industri internet, salah satunya melalui insentif,” ia menambahkan.

Ditanya terkait ISP ilegal, Angga tak menutup mata dengan fakta tersebut di lapangan. Ia menyebutkan, bahwa jika anggota APJII mencapai 700 perusahaan, ISP ilegal barangkali bisa mencapai puluhan ribu.

“Tapi, enggak bisa dimungkiri, bahwa mereka juga ujung tombak penetrasi [internet]. Di situlah, kami ingin mengedukasi agar mereka sebagai ISP terdafatr di Kementerian Kominfo. Kalau [beroperasi secara, red] ugal-ugalan kan yang dirugikan masyarakat,” ujar Angga.

Selain penetrasi internet, Angga juga mengatakan, APJII akan mendorong penggunaan protokol internet (IP) versi 6 di Indonesia secara lebih masif lagi. Ini lantaran ketersediaan IPv4 semakin sedikit.

Ia mengatakan masalah pengelolaan IP di APJII dikerjakan oleh unit Indonesia Network Information (IDNIC). Ia menyadari beberapa tahun lalu belum banyak perangkat-perangkat TI yang mendukung IPv6, tapi saat ini perkembangan perangkat telah berbeda, sehingga asosiasi menginginkan ekosistem penggunakan IPv6 lebih besar lagi.

Selanjutnya, hal yang akan didorong APJII ke depan ialah penggunaan Indonesia Internet Exchange (IIX). Angga mengharapkan IIX bisa semakin berkembang lebih besar lagi. Saat ini infrastruktur IIX memang tersedia di Jakarta, tapi baal diperluas di daerah, terlebih APJII saat ini telah memiliki 13 kantor perwakilan daerah.

APJII juga memproyeksikan selama tiga tahun ke depan ada penambahan 5-6 kantor perwakilan daerah. Sekadar diketahui, APJII membangun IIX sejak Agustus 1997 sebagai upaya membentuk interkoneksi nasional antar ISP di Indonesia. Pelanggan suatu ISP dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan pelanggan ISP lainnya.

Jika tidak adanya interkoneksi nasional, kecepatan lalu lintas informasi akan bergantung pada intekoneksi internet di luar negeri; trafik luar negeri ini yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh ISP lokal.

Ada sejumlah keuntungan yang didapat dengan adanya lalu lintas informasi nasional itu, seperti disebutkan di situs web IIX, antara lain:

• jalur yang relatif lebih murah ketimbang jaringan internet di negara lain
• jalur alternatif bagi ISP jika jalur koneksi ke internet yang dimilikinya (langsung ke luar negeri) mengalami masalah
• lebar pita tinggi antar ISP lokal akan memberikan insentif bagi penyedia informasi (content provider) menempatkan basis datanya di Indonesia, baik bagi penyedia informasi lokal maupun internasional, dan
• interkoneksi nasional ini dapat dimanfaatkan untuk layanan-layanan baru yang butuh lebar pita tinggi, yang mungkin dapat direalisasikan jika mengandalkan interkoneksi melalui negara lain yang biayanya relatif tinggi.[]