Cyberthreat.id - Koalisi empat negara yang terdiri dari  Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat menyatakan komitmen untuk mempromosikan standar dan praktik keamanan siber sebagai salah satu tujuan utama mereka.

Koalisi itu, yang menyebut dirinya the Quad (segi empat), mengadakan pertemuan langsung pertama di Gedung Putih pada Jumat pekan lalu (24 September 2021).  Saat itu, Presiden Joe Biden menjamu Perdana Menteri Scott Morrison dari Australia, Perdana Menteri India  Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.

“Hari ini, kami memulai kerja sama baru di dunia maya dan berjanji untuk bekerja sama memerangi ancaman dunia maya, mempromosikan ketahanan, dan mengamankan infrastruktur penting kami,” kata kelompok itu dalam pernyataan bersama seperti dipublikasikan situs resmi Gedung Putih  seperti dilansir Cyberscoop.

Kelompok ini akan mengadakan lebih banyak pertemuan antara para pemimpinnya dan berkolaborasi dengan industri untuk meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang seperti pengembangan perangkat lunak yang aman, dan membangun tenaga kerja keamanan siber.

Sementara para pemimpin Quad tidak menyebut China secara khusus, alih-alih berbicara tentang perlunya stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, Beijing dengan jelas menganggap kelompok itu sebagai penghinaan.

"Klik tertutup dan eksklusif yang menargetkan negara lain bertentangan dengan tren zaman dan aspirasi negara-negara kawasan," kata juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian, Jumat.

"Itu tidak akan menemukan dukungan dan pasti akan gagal," tambahnya.

Pertemuan Quad terjadi setelah pengumuman awal September tentang pembentukan AUKUS, perjanjian keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan AS.

Seperti Quad, AUKUS berfokus pada lebih dari sekadar keamanan siber, tetapi Biden mengatakan pada 14 September bahwa keamanan siber akan menjadi titik tekan.  Kelompok itu juga dipandang sebagai tanggapan terhadap China, dan juga telah membuat marah Beijing.

Setelah pertemuan di Gedung Putih, pada hari Senin, Jepang untuk pertama kalinya  menyebut China, Korea Utara dan Rusia sebagai sumber meningkatnya ancaman siber dalam rancangan strategi keamanan siber tiga tahunnya.[]