Cyberthreat.id – Xiaomi Corp membantah bahwa perangkat selulernya melakukan sensor komunikasi ke atau dari penggunanya.

“Xiaomi tidak pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku pribadi pengguna ponsel cerdas kita, seperti mencari, menelepon, menjelajah web, atau penggunaan perangkat lunak komunikasi pihak ketiga,” demikian Xiaomi dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Rabu (22 September 2021).

“Xiaomi sepenuhnya menghormati dan melindungi hak hukum semua pengguna,” perusahaan menambahkan.

Pernyataan tersebut menanggapi laporan dari Pusat Keamanan Siber Nasional Kementerian Pertahanan Lituania yang menyebutkan bahwa ponsel pintar China memiliki sensor bawaan.

Ponsel andalan yang dijual di Eropa, seperti Xiaomi, dituding memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menyensor frase/istilah, seperti “Free Tibet”, “Long Live Taiwan independence”, atau “democracy movement”.

Meski kemampuan perangkat lunak ponsel Xiaomi Mi 10T 5G telah dimatikan untuk wilayah Uni Eropa, menurut badan siber tersebut, alat tersebut masih dapat dihidupkan secara jarak jauh kapan saja.

"Rekomendasi kami adalah untuk tidak membeli ponsel China yang baru, dan membuang ponsel yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Wakil Menteri Pertahanan Margiris Abukevicius.

Laporan itu juga mengatakan ponsel Xiaomi mengirim data penggunaan ponsel terenkripsi ke server di Singapura. Cacat keamanan juga ditemukan di ponsel P40 5G oleh Huawei China, tetapi tidak ada yang ditemukan di ponsel pembuat China lainnya, OnePlus.

Perwakilan Huawei di Baltik mengatakan kepada kantor berita BNS bahwa teleponnya tidak mengirim data pengguna secara eksternal.

Sementara, daftar frase atau istilah yang dapat disensor oleh aplikasi sistem telepon Xiaomi, termasuk browser internet default-nya, saat ini mencakup 449 frase/istilah dalam bahasa China dan terus diperbarui.

"Ini penting tidak hanya untuk Lithuania, tetapi untuk semua negara yang menggunakan peralatan Xiaomi," kata laporan tersebut.

Hubungan antara Lituania dan China memburuk baru-baru ini. China bulan lalu menuntut agar Lituania menarik duta besarnya di Beijing dan mengatakan akan memanggil kembali utusannya ke Vilnius (ibukota Lituania) setelah Taiwan mengumumkan bahwa misinya di Lituania membentuk Kantor Perwakilan Taiwan.

Penasihat keamanan nasional Presiden AS Joe Biden Jake Sullivan saat bertemu dengan Perdana Menteri Lituania Ingrida Simonyte pekan lalu mengatakan AS akan memberi dukungan dalam menghadapi tekanan dari China.[]