Cyberthreat.id – Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat jumlah serangan siber yang terjadi di Indonesia antara Januari hingga Juli 2021 sebanyak 741.441.648 kali.

Jumlah serangan itu mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan seluruh anomali trafik yang dideteksi oleh lembaga siber tersebut selama tahun lalu yang mencapai kurang lebih 495 juta kali.

Serangan tertinggi tercatat pada bulan Mei 2021 dengan jumlah 186.202.637 kali, lalu berangsur turun di dua bulan berikutnya dari 164,45 juta hingga 120,27 juta kali.

Hal itu disampaikan Kepala BSSN Letjen (purn) Hinsa Siburian dalam sedaring bertajuk “Transformasi Digital dan Keamanan Siber di Sektor Konstruksi” yang diadakan oleh perusahaan perangkat lunak asal AS, Autodesk, Selasa (24 Agustus 2021).

“Tingginya tingkat pemanfaatan TIK berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanan. Ini yang menjadi perhatian kita untuk mengamankan ruang siber kita,” ujar dia.

Menurut Hinsa, ada tiga kategori serangan siber atau anomali trafik yang terbanyak dideteksi di Indonesia, antara lain berupa perangkat lunak jahat (malware), Denial of Service (DoS)—mengganggu aplikasi berbasis web dengan banjir permintaan palsu ke server, biasanya memakai botnet--, dan ketiga aktivitas trojan (sebuah perangkat lunak palsu yang menyaru sebagai alat yang sah).

Sementara, “Trens serangan siber yang tercatat (di Indonesia) berupa serangan ransomware (malware yang meminta tebusan) dan insiden kebocoran data,” ujar Hinsa. Sayangnya, ia tak membeberkan sejauh mana tren serangan ransomware tersebut terjadi di Indonesia.

Ia hanya menjelaskan bahwa sektor pemerintah (45,5 persen) paling banyak menjadi target malware pencuri informasi, lalu diikuti sektor keuangan (21,8 persen), telekomunikasi (10,4 persen), penegakan hukum dan transportasi (10,1 persen), dan BUMN lain sebanyak 2,1 persen.

Hinsa juga mengatakan, bahwa saat ini berkat kemajuan TIK antarsektor pemerintah sudah saling terhubung sehingga jika salah satu sektor diganggu juga bisa berimbas ke sektor lain. “Inilah yang menjadi perhatian kami jangan sampai terjadi serangan yang akan menyebabkan kelumpuhan di berbagai sektor industri,” ujar Hinsa sebagai pembicara kunci.

Selain Hinsa, sebagai pembicara kunci dari pemerintah AS diwakili oleh Pembantu Direktur untuk Keterikatan Stakeholder Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) Alaina Clark.

Alaina menjelaskan ancaman siber semakin kompleks sehingga butuh kolaborasi dengan mitra internasional sebab serangan siber tidak mengenal batas negara. Dengan dunia makin terdigitalisasi, volume data juga semakin meningkat pesat, hal ini berimbas pada banyak penyusupan peretas dan jutaan situs web terinfeksi serangan malware yang bisa merugikan miliaran dolar.

“Infrastruktur vital seperti air dan tenaga listrik selalu menjadi target oleh berbagai kelompok penjahat siber. Negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, China, Iran, dan penjahat siber serta kelompok teroris dapat menyusup dari seluruh dunia. Setiap hari para pelaku ancaman membuat data sebagai senjata untuk menyerang kerahasiaan informasi dan privasi kita. Ini momen yang tepat untuk berkolabroasi seluruh industri dan mitra internasional,” ujar Clark.

Hadir dalam sedaring tersebut, antara lain perwakilan dari Kedutaan Besar AS, Juru Bicara Menkominfo Dedy Permadi mewakili Menkominfo Johnny G. Plate, dan perwakilan Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), dan Wakil Presiden Autodesk untuk Pemasaran Asia Pasifik Haresh Khoobchandani.[]