Cyberthreat.id – Kongres Rakyat Nasional China atau Parlemen China mengesahkan undang-undang yang dirancang untuk melindungi data pribadi pengguna online, Jumat (20 Agustus 2021) dalam pembahasan sejak Selasa lalu.

Regulasi tersebut bakal diterapkan mulai 1 November 2021, demikian lapor kantor berita China, Xinhua. Menurut regulasi tersebut, pemroses informasi pribadi harus memberikan opsi yang tidak menargetkan karakterisik pribadi ketika mendistribusikan informasi dan pemasaran bisnis.

Pendek kata, persetujuan pribadi pengguna harus diperoleh terlebih dulu ketika platform memproses informasi pribadi sensitif, seperti biometrik, medis dan kesehatan, rekening keuangan, dan lokasi.

“Undang-undang juga mewajibkan penundaan atau penghentian layanan platform yang memproses data pribadi secara ilegal,” tulis Xinhua. Selain itu, regulasi juga menetapkan pedoman untuk memastikan perlindungan data saat data ditransfer ke luar negeri.

Pengesahan UU tersebut melengkapi sejumlah regulasi lain yang dilakukan China untuk mengatur dunia maya. Pemerintah China juga telah menginstruksikan raksasa teknologinya untuk memastikan penyimpanan data pengguna yang lebih aman, di tengah keluhan publik tentang salah urus dan penyalahgunaan privasi pengguna.

Draf kedua UU Perlindungan Informasi Pribadi dirilis untuk umum pada akhir April lalu. UU ini bersama dengan Undang-Undang Keamanan Data adalah dua peraturan utama yang ditetapkan untuk mengatur internet China.

UU Keamanan Data, yang akan diterapkan pada 1 September, menetapkan kerangka kerja bagi perusahaan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan nilai ekonomi dan relevansinya dengan keamanan nasional China, tulis Reuters.

Sebelumnya, pada Selasa lalu, Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) China juga mengeluarkan seperangkat aturan yang bertujuan untuk meningkatkan persaingan yang adil dan melarang praktik seperti ulasan online palsu.

Sementara, baru-baru ini, tepatnya Rabu lalu, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China menuduh 43 aplikasi telah mentransfer data pengguna secara ilegal dan meminta mereka untuk melakukan perbaikan sebelum 24 Agustus.

Regulator China cukup rajin menegur perusahaan dan aplikasi karena melanggar privasi pengguna, seperti yang dilakukan kepada platform taksi online, Didi karena dinilai mengumpulkan data pengguna secara berlebihan. (Baca: China Akan Hapus 25 Aplikasi Seluler yang Dioperasikan Didi)[]