San Francisco, Cyberthreat.id - Twitter mengumumkan pembaruan kebijakannya mengenai bahasa kebencian yang diarahkan pada kelompok-kelompok agama, yang merupakan perubahan signifikan pada platform tersebut.

Laman The Verge menuliskan bahwa kebijakan itu akan mulai berlaku hari ini, Selasa (9 Juli 2019) dengan praktik moderasi segera diperbarui untuk menegakkan aturan baru. Jika kebijakan baru ini berhasil, Twitter mengatakan bahwa ia dapat menerapkan standar yang serupa dengan kelompok orang yang dilindungi lainnya di masa depan.

Tahun lalu, Twitter menyerukan agar orang-orang membantu menulis ulang kebijakan dehumanisasinya, yang pada awalnya mengusulkan kebijakan melawan dehumanisasi “kelompok yang dapat diidentifikasi,” secara umum. Perusahaan menerima 8.000 tanggapan dari orang-orang di lebih dari 30 negara, dengan banyak umpan balik menunjukkan bahwa kategori ini terlalu luas, dan kelompok-kelompok kecil perlu didefinisikan.

Akibatnya, Twitter menguji kebijakan dengan larangan dehumanisasi kelompok agama, khususnya.

Menurut The Verge, Kebijakan baru menjabarkan contoh spesifik konten yang menargetkan anggota kelompok agama yang harus dihapus jika dilaporkan. Tweet yang tidak manusiawi dari orang atas nama keberpihakan agama mereka - misalnya, menyebut mereka sebagai "tikus," "virus," dan "hewan kotor" - sekarang secara eksplisit dilarang oleh aturan platform.

"Kami membuat aturan kami untuk menjaga orang-orang tetap aman di Twitter, dan mereka terus berevolusi untuk mencerminkan realitas dunia tempat kami beroperasi," tulis tim keselamatan Twitter dalam sebuah posting blog. "Fokus utama kami adalah mengatasi risiko bahaya offline, dan penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang tidak manusiawi meningkatkan risiko itu."

Twitter telah lama berjuang untuk mendeteksi dan melecehkan polisi dalam skala besar, menghasilkan perubahan signifikan yang berkelanjutan terhadap kebijakan moderasi platform.

Akhir bulan lalu, Twitter mengumumkan bahwa mereka akan memberi tahu pengguna ketika tweet yang diposting oleh tokoh-tokoh politik terkemuka melanggar aturan platform.

Jika seorang pemimpin dunia men-tweet sesuatu yang berbahaya, perusahaan sekarang akan menempatkan kotak abu-abu sebelum tweet memberi tahu pengguna bahwa konten itu melanggar kebijakannya. Pengguna kemudian harus mengklik kotak sebelum mereka dapat melihat konten.[]