Cyberthreat.id – Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar US$10 juta (sekitar Rp145 miliar) bagi siapa saja yang memiliki informasi atau mengidentifikasi penjahat siber yang bekerja atas perintah pemerintah asing yang menargetkan infrastruktur kritis AS—termasuk kasus serangan ransomware.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Kamis (15 Juli 2021), bahwa operasi siber tertentu yang menargetkan infrastruktur kritis AS melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Computer Fraud and Abuse Act (CFAA).

Menurut Deplu, para penjahat siber tersebut juga memiliki saluran pelaporan di dark web (berbasis Tor) untu melindungi keselamatan dan keamanan sumber potensial, demikian dikutip dari Reuters.

Pelaporan informasi tersebut termasuk dalam kasus serangan ransomware, tulis APNews. Pemerintahan Presiden Joe Biden yang telah meluncurkan satuan tugas (satgas) pemberantasan ransomware juga menyediakan situs web stopransomware.gov yang menawarkan sumber daya publik untuk melawan ancaman dan membangun kekuatan pertahanan siber.

Selain pengumuman sayembara berhadiah itu, pemerintah AS juga mengenalkan langkah penindakan ransomware yang dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Financial Crime Enforcement Network. Jaringan ini melibatkan industri bank, perusahaan teknologi, dan lain-lain dalam upaya memerangi pencucian uang dalam bentuk cryptocurrency dan pelacakan aliran uang yang ditransfer korban ransomware ke peretas.

Pemerintah berharap dengan langkah tersebut bisa lebih banyak menarik kembali uang korban dari tangan peretas, seperti pada Mei lalu yang dilakukan FBI dalam kasus ransomware yang menimpa perusahaan migas AS, Colonial Pipeline—aparat hukum mendapatkan sekitar US$2,3 juta dari uang tebusan sebesar US$4,4 juta.[]