
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Cyberthreat.id–Rusia menepis tudingan tak berdasarkan bukti yang dilontarkan pejabat Amerika Serikat dan Inggris terkait operasi serangan siber. (Baca: AS-Inggris Sebut Hacker Rusia Lakukan Serangan Brute Force)
Kedutaan Besar Rusia untuk AS pada Kamis (1 Juli 2021) menampik klaim bahwa lembaga pemerintah Rusia, GRU Rusia, terlibat dalam serangan terhadap fasilitas pemerintah dan swasta di AS dan negara lain.
"Kami dengan tegas menyangkal keterlibatan badan-badan pemerintah Rusia dalam serangan 'terhadap fasilitas pemerintah dan swasta di Amerika Serikat dan luar negeri’,” jelas Kedubes Rusia di halaman Facebook-nya, dikutip dari SputnikNews, diakses Senin (5 Juli 2021).
“Kami menegaskan, bahwa memerangi kejahatan dunia maya adalah prioritas yang melekat bagi Rusia dan merupakan bagian integral dari kebijakan negara untuk memerangi semua bentuk kejahatan. Berbagai instrumen penegakan hukum digunakan untuk melakukannya,” tulis Kedubes Rusia.
Dalam pernyataan itu pula, Kedubes Rusia mengharapkan agar AS mulai membuang kebiasaan menuding tak berdasar dan lebih baik fokus pada pekerjaan profesional dengan para ahli Rusia untuk memperkuat keamanan informasi internasional.
Di satu sisi, Rusia juga mempertanyakan serangan siber yang menargetkan infrastruktur mereka. “Sudah saatnya untuk menertibkan ‘tanah Amerika’, dari mana serangan terus-menerus terhadap infrastruktur penting di Rusia muncul,” tulis Kedubes Rusia.
Sebelumnya, AS dan Inggris dalam pernyataan bersama menuding mata-mata Rusia yang telah merecoki Pemilihan Presiden AS 2016 terdeteksi selama dua tahun terakhir menargetkan ratusan organisasi di dunia dengan jaringan pribadi virtual (VPN).
Disebutkan, Unit 26165—sayap badan spionase militer Rusia (GRU Rusia) yang salah satu perwiranya didakwa membobol email Partai Demokrat—menggunakan VPN dan peramban Tor untuk melakukan serangan brute force (membobol akun online) terhadap ratusan lembaga pemerintah dan sektor swasta.
Namun, pernyataan tersebut tidak menyebutkan secara jelas entitas mana saja yang ditarget dan hanya disebutkan bahwa mereka berada di AS dan Eropa, seperti kantor pemerintah, partai politik, perusahaan energi, firma hukum, dan media massa.
Pernyataan bersama itu dikeluarkan oleh Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Unit Keamanan Siber Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (CISA), Biro Investigasi Federal (FBI) dan Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris (NCSC).[]
Share: