Cyberthreat.id - Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa mengadakan pertemuan publik formal pertama membahas tentang keamanan siber, membahas meningkatnya ancaman peretasan terhadap infrastruktur utama negara,  masalah yang baru-baru ini diangkat dalam pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pada pertemuan puncak mereka awal bulan ini di Jenewa, presiden AS menetapkan garis merah untuk Rusia, yang sering dituduh berada di balik peretasan besar. Dalam hal ini, ia memaparkan 16 entitas yang seharusnya tak disentuh oleh serangan siber, mulai dari sektor energi hingga distribusi air.

"Ini adalah daftar umum infrastruktur kritis yang dimiliki setiap negara," kata seorang duta besar Eropa yang berspesialisasi dalam keamanan siber seperti dilaporkan kantor berita Prancis Agence France Presse, Selasa (29 Juni 2021).

"Dalam komite pertama PBB, kami telah sepakat pada 2015, enam tahun lalu, bahwa kami menahan diri dari aktivitas siber berbahaya terhadap infrastruktur penting satu sama lain sebagai negara anggota PBB," kata diplomat itu.

Pertemuan hari Selasa, yang diadakan oleh Estonia yang mengepalai Dewan untuk bulan Juni dan merupakan pemimpin dalam perang melawan peretasan, diadakan secara online, pada tingkat menteri.

Dewan Keamanan telah membahas masalah ini di masa lalu, tetapi hanya secara informal, baik di depan umum atau di balik pintu tertutup.

Pendekatan inovatif

"Ini bukan sesuatu di mana kita bisa meletakkan kepala kita di bawah pasir dan mengatakan itu tidak ada," kata diplomat lain, yang juga meminta anonimitas.

"Ini adalah masalah baru dan di Dewan Keamanan, seperti biasa, sulit untuk membawa sesuatu yang baru
setelah 76 tahun berurusan dengan aspek perdamaian dan keamanan yang lebih tradisional," pejabat itu menambahkan.

Sebuah briefing oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk Perlucutan Senjata Izumi Nakamitsu akan membuka pertemuan tersebut.

Tujuan konferensi video, kata Estonia, adalah "untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang berkembang yang berasal dari aktivitas jahat di dunia maya dan dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan internasional."

"Siber adalah domain penggunaan ganda, kita berada dalam situasi kompleks yang tidak serupa dengan topik keamanan internasional lainnya," kata duta besar.

"Jadi ini bukan topik pengendalian senjata yang biasa di mana Anda bisa menandatangani perjanjian dan kemudian hanya memverifikasi," tambah duta besar. "Anda harus memiliki pendekatan yang lebih inovatif," kata diplomat.  

Beberapa perusahaan AS, termasuk grup komputer SolarWinds, penyalur minyak Colonial Pipelines dan raksasa produsen daging global JBS baru-baru ini menjadi sasaran serangan ransomware, di mana sebuah program mengenkripsi sistem komputer dan meminta uang tebusan untuk membukanya.[]