Cybethreat.id - Menteri Teknologi India Ravi Shankar Prasad mengecam Twitter hari ini, Jumat (25 Juni 2021), setelah dirinya tidak bisa mengakses akunnya @rsprasad selama hampir satu jam. Ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara perusahaan AS dan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi atas aturan TI baru negara itu.

Awalnya Prasad mengunggah kekesalannya di Koo, saingan Twitter di India yang yang memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. Prasad bilang, Twitter menolak akses ke akunnya dengan alasan dia telah melanggar Undang-Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital AS (DMCA). Satu jam kemudian, barulah akunnya bisa diakses lagi.

Ketika blokir akunnya dibuka oleh Twitter, Prasad kemudian mengunggah dua tangkapan layar yang masing-masing berisi pemberitahuan dari Twitter ketika akunnya diblokir, dan satu lagi saat dia kembali diizinkan mengakses akunnya.

Prasad mengatakan Twitter telah melanggar aturan TI baru India, yang mulai berlaku pada Mei dan mengamanatkan bahwa perantara atau platform yang  mengelola konten yang diunggah oleh pengguna, harus memberi tahu pengguna tentang alasan tindakannya.

Aturan itu juga mengatakan bahwa pengguna harus "diberikan kesempatan yang memadai dan masuk akal untuk membantah tindakan" yang diambil oleh perantara.

Tidak segera jelas postingan Prasad mana yang melanggar DMCA. Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pemblokiran akun menteri itu terjadi ketika pemerintah federal India dan Twitter berselisih tentang ketidakpatuhan terhadap aturan TI yang baru.

Dalam kasus terpisah, polisi memanggil kepala Twitter India Manish Maheshwari awal bulan ini karena dianggap tidak menghentikan penyebaran video yang diduga menghasut perselisihan agama. Pada hari Kamis, pengadilan memberikan keringanan kepada Maheshwari dalam kasus itu.

Prasad sebelumnya mengkritik Twitter atas video viral tersebut, dengan mengatakan kegagalannya untuk bertindak "membingungkan".

Pada hari Jumat, Prasad menegaskan bahwa semua perusahaan media sosial harus mematuhi aturan TI baru, yang juga mengamanatkan penunjukan eksekutif kepatuhan baru.

"Tindakan Twitter menunjukkan mereka tidak mewakili kebebasan berbicara yang mereka klaim, tetapi hanya tertarik menjalankan agenda mereka sendiri," kata Prasad, seraya menambahkan bahwa pengguna menghadapi ancaman dihapus sewenang-wenang jika tidak mengikuti aturan perusahaan.[]