Cyberthreat.id - Polisi di India telah memanggil pejabat tinggi Twitter di negara itu untuk menjawab tuduhan bahwa perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak menghentikan penyebaran video yang diduga menghasut "kebencian dan permusuhan" antara komunitas Hindu dan Muslim.

Dilansir dari Reuters, Jumat (18 Juni 2021), pemanggilan itu dilakukan oleh Kepolisian Ghaziabad di negara bagian Uttar Pradesh utara.

Rekaman video yang beredar di Twitter itu berisi adegan sejumlah pria, tampaknya Hindu, memukuli seorang pria tua yang diyakini seorang Muslim dan memotong  janggutnya.

Laporan pengaduan polisi yang dilihat Reuters  menyebut Twitter Inc,  unit lokalnya, dan tujuh lainnya atas dugaan peran mereka dalam menyebarkan video yang dianggap menghina keyakinan agama dan menyebabkan kerusakan publik di negara bagian dengan sejarah kekerasan komunal yang panjang dan berdarah.

Kontroversi muncul tepat ketika pemerintah federal India bersitegang dengan Twitter atas ketidakpatuhan terhadap aturan TI baru, yang telah menimbulkan keraguan apakah platform tersebut akan terus menikmati perlindungan terhadap tanggung jawab hukum untuk konten yang dibuat pengguna. Aturan baru itu mulai berlaku sejak akhir Mei lalu.

Dalam pemberitahuan tertanggal Kamis (17 Juni 2021), polisi Ghaziabad menulis kepada kepala Twitter India Manish Maheshwari untuk menghadap dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya panggilan tersebut.

"Beberapa orang menggunakan Twitter mereka untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan di masyarakat dan Twitter tidak menyadarinya," kata pemberitahuan itu.

"Tulisan dan karya yang mempromosikan permusuhan dan mempengaruhi keharmonisan antara komunitas yang berbeda didorong dan pesan anti-masyarakat semacam itu dibiarkan menjadi viral."

Twitter menolak berkomentar, dan Maheshwari tidak menanggapi permintaan komentar.

Menteri TI Ravi Shankar Prasad mengecam Twitter minggu ini atas insiden Ghaziabad, dengan mengatakan kegagalannya untuk bertindak "membingungkan."

Prasad mengatakan Twitter belum mematuhi seperangkat aturan baru pemerintah yang mengharuskan mereka untuk menunjuk petugas kepatuhan baru pada 26 Mei lalu.

Aturan menyatakan bahwa dalam kasus ketidakpatuhan, perlindungan yang dinikmati perusahaan terkait dengan kewajiban apa pun terhadap konten yang dibuat pengguna "tidak akan berlaku" dan perusahaan "akan bertanggung jawab atas hukuman berdasarkan hukum apa pun."

Beberapa aktivis kebebasan berbicara dan pengacara, bagaimanapun, tidak setuju.

Tiga pelapor khusus yang ditunjuk oleh badan hak asasi manusia PBB pekan lalu mendesak India untuk meninjau aturan TI yang baru, dengan mengatakan bahwa cakupannya yang diperluas tidak sesuai dengan norma hak asasi manusia internasional dan dapat mengancam hak digital.[]