TikTok | Foto: Unsplash
TikTok | Foto: Unsplash
Cyberthreat.id – Hubungan Amerika Serikat dan China tampaknya bakal memulai lembaran baru. Presiden Joe Biden mencoba mengakhiri ketegangan kedua negara yang telah dibikin presiden sebelumnya, Donald Trump, selama dua tahun terakhir.
Pada Rabu (9 Juni 2021), Biden menarik sejumlah perintah eksekutif atau keputusan presiden di masa Trump, termasuk upaya pelarangan aplikasi WeChat dan TikTok.
Pencabutan tersebut termasuk keppres yang dikeluarkan Trump pada Januari lalu, sebelum ia turun jabatan dari presiden, yaitu terkait delapan aplikasi perangkat lunak TI dan keuangan, di antaranya Alipay dan QQ Wallet. (Baca: 8 Aplikasinya Dilarang, China Sebut AS Salahgunakan Kekuasaan Negara)
Biden memerintahkan Departemen Perdagangan AS meninjau kembali masalah keamanan yang ditimbulkan aplikasi tersebut dan lainnya.
Perseteruan WeChat-TikTok dengan AS sejak tahun lalu sebetulnya secara tak langsung rentetan dari Trump yang memblokir Huawei di AS pada medio 2019. Huawei dituding berafiliasi dengan Partai Komunis China sehingga bisa menjadi ancaman keamanan nasional AS. Huawei berkali-kali membantah tudingan tersebut.
Sejak Huawei jadi “musuh”, Trump memperluas larangan ke perusahaan-perusahaan teknologi China, mulailah TikTok, WeChat, produsen drone DJI, dan produsen semikonduktor.
TikTok dan WeChat dianggap oleh Trump menimbulkan masalah keamanan nasional karena data pribadi sensitif pengguna AS dapat dikumpulkan oleh intelijen China. TikTok diberi kesempatan tetap beroperasi asalkan ByteDance, induk TikTok, melepaskan bisnis TikTok AS ke perusahaan AS. Tapi, upaya divestasi itu tampaknya belum ada kepastian, padahal Walmart dan Oracle telah berminat membelinya.
TikTok dan WeChat pun melawan. Hasilnya, pengadilan menolak untuk memberlakukan larangan terhadap keduanya meski di internal Gedung Putih masih mengkhawatirkan risiko data pengguna TikTok di AS, kata pejabat AS yang tak mau dikutip namanya, dikutip dari Reuters, diakses Kamis (10 Juni).
Baca:
Dalam perintah eksekutif baru, Biden meminta Departemen Perdagangan dalam 120 hari untuk membuat rekomendasi terkait TikTok.
Perintah Biden juga mengarahkan Departemen Perdagangan untuk "mengevaluasi secara berkelanjutan" setiap transaksi yang "menimbulkan risiko yang tidak semestinya dari efek bencana pada keamanan atau ketahanan infrastruktur penting atau ekonomi digital Amerika Serikat."
Kriteria untuk menentukan apakah suatu aplikasi menimbulkan "risiko yang tidak dapat diterima" adalah jika aplikasi tersebut dimiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh orang-orang yang mendukung aktivitas militer atau intelijen musuh asing, atau terlibat dalam aktivitas siber berbahaya, atau melibatkan aplikasi yang mengumpulkan data pribadi yang sensitif, demikian dokumen menyebutkan, dikutip dari ZDNet.
Selain itu, dalam waktu 60 hari Badan Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri AS harus memberikan penilaian kerentanan dan ancaman pada data AS yang dikendalikan oleh musuh asing kepada Departemen Perdagangan.
Michael Bien, pengacara utama untuk Aliansi Pengguna WeChat (WeChat Users Alliance)—tidak terafiliasi dengan WeChat, yang tahun lalu menggugat perpres yang dikeluarkan Trump, memuji langkah Biden. Menurut dia, dengan menutup platform justru akan mengganggu komunikasi yang diandalkan oleh jutaan orang di AS. WeChat memiliki pengguna 19 juta di AS.[]
Share:
