Cyberthreat.id - Twitter mengatakan pada hari Kamis (27 Mei 2021) bahwa perusahaan mengkhawatirkan keselamatan stafnya di India, setelah polisi mendatangi kantornya sebagi bagian dari penyelidikan terkait unggahan salah satu petinggi partai penguasa yang diberi tanda sebagai konten manipulasi oleh Twitter.

Polisi India pada hari Senin (24 Mei 2021) mendatangani kantor Twitter di Delhi untuk memberikan pemberitahuan kepada kepala kantor Twitter di India terkait penyelidikan setelah Twitter menandai unggahan juru bicara partai yang berkuasa sebagai "media yang dimanipulasi".

Seperti dilaporkan Reuters, tanpa menyebut langsung pada tindakan polisi Delhi, Twitter mengatakan: "Kami, bersama banyak orang di masyarakat sipil di India dan di seluruh dunia, memiliki keprihatinan sehubungan dengan penggunaan taktik intimidasi oleh polisi sebagai tanggapan terhadap penegakan Persyaratan Layanan global kami."

Juru bicara partainya Perdana Menteri Narendra Modi, Partai Bharatiya Janata, baru-baru ini membagikan bagian dari sebuah dokumen di Twitter yang mereka katakan dibuat oleh partai oposisi utama Kongres dan menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Unggahan juru bicara partai penguasa yang ditandai oleh Twitter sebagai "media hasil manipulasi."
 

Partai Kongres mengadu ke Twitter dengan mengatakan dokumen itu palsu. Setelah itu, Twitter menandai beberapa posting sebagai "media yang dimanipulasi".

Polisi Delhi menolak berkomentar.

Ketegangan antara Twitter dengan pemerintah India telah meningkat sejak Februari setelah kementerian teknologi memintanya untuk memblokir konten yang menuduh pemerintahan Modi berusaha membungkam kritik terkait protes petani di negara tersebut.

Setelah pertarungan itu, India mengumumkan aturan TI baru yang bertujuan untuk membuat perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab atas permintaan hukum untuk penghapusan postingan dengan cepat.

Pada hari Kamis, Twitter mendesak kementerian teknologi untuk memberikan waktu tiga bulan lagi untuk mematuhi aturan regulasi konten baru, yang mencakup penunjukan petugas pengaduan India untuk menangani keluhan.

Twitter mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan aturan yang membuat petugas kepatuhan bertanggung jawab secara pidana atas konten di platform, menambahkan langkah tersebut mewakili jangkauan yang berbahaya.

Kementerian teknologi India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Aturan TI baru telah memicu pertempuran hukum, termasuk gugatan yang diajukan oleh WhatsApp milik Facebook minggu ini yang menyerukan pemerintah India untuk melebihi kekuatan hukumnya dengan memberlakukan aturan yang akan memaksa aplikasi perpesanan untuk melanggar enkripsi ujung ke ujung yang bertujuan melindungi privasi penggunanya.[]