Cyberthreat.id – Google diberi waktu 24 jam untuk menghapus konten-konten yang dianggap terlarang oleh pemerintah Rusia. Jika tak tunduk pada perintah, regulator akan memperlambat akses ke pengguna di Negara Beruang Merah tersebut.

Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa Rusia—sering disebut dengan Roskomnadzor—pada Senin (24 Mei 2021) menuding Google gagal menghapus 20-30 persen tautan ke konten terlarang, tulis kantor berita milik pemerintah Rusia, TASS, diakses Selasa (25 Mei).

Konten-konten tersebut mencakup penawaran narkoba, situs web teroris dan ekstremis, pornografi anak, dan unggahan yang mengajak anak di bawah umur untuk demonstrasi secara ilegal.

“Google tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk mengecualikan tautan ke sumber internet terkait konten terlarang dari hasil penelusuran di Rusia,” ujar Roskomnadzor.

Sebelumnya, Twitter juga mengalami tekanan serupa untuk menghapus konten-konten terlarang. Twitter sempat terancam diblokir, tapi akhirnya memenuhi permintaan setelah 91 persen informasi terlarang dihapus.

“Setelah Twitter...Google menjadi yang teratas dalam jumlah konten ilegal yang belum dihapus yang secara langsung merugikan pengguna Rusia,” tutur Roskomnadzor.

Google akan didenda antara 800.000 rubel dan 4 juta rubel (US$10.800- US$54.000) jika tidak membatasi akses ke informasi yang dilarang, kata Roskomnadzor, seperti dikutip dari Reuters.

Pelanggaran berulang akan dihukum dengan denda hingga 10 persen dari total pendapatan tahunan perusahaan.

Roskomnadzor juga menuduh Google melakukan sensor karena diduga membatasi akses YouTube ke outlet media Rusia, termasuk RT dan Sputnik.

"Sensor media Rusia dan dukungan yang ditargetkan untuk aktivitas protes ilegal sebenarnya menandakan warna politik aktivitas Google di Rusia," kata Roskomnadzor.

Google Rusia pekan lalu mengajukan banding terhadap perintah pengadilan Moskow yang mewajibkan untuk membuka blokir akun YouTube dari saluran berita Kristen Ortodoks milik seorang pengusaha Rusia yang berada di bawah sanksi keuangan AS dan Uni Eropa.

Dokumen pengadilan Moskow juga menunjukkan bahwa Google menuntut Roskomnadzor atas tuntutannya menghapus konten yang dilarang.

Roskomnadzor mengatakan gugatan itu menyangkut 12 tautan YouTube ke "konten yang melanggar hukum" yang melibatkan ajakan terhadap anak di bawah umur untuk bergabung dalam demonstrasi ilegal pada Januari lalu, ketika orang-orang di seluruh Rusia turun ke jalan untuk mendukung aktivis Alexei Navalny yang dipenjara.

Navalny dan sekutunya telah menggunakan YouTube secara luas untuk menyiarkan tuduhan korupsi terhadap pejabat senior Rusia. Saluran YouTube ini memiliki hampir 6,5 juta pelanggan.

Google Rusia tidak menanggapi permintaan komentar tentang tenggat waktu pengawas.[]

Redaktur: Andi Nugroho