Cyberthreat.id – Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), mendesak Kominfo dan Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan kebocoran data BPJS yang memuat lebih dari 200 juta data pribadi milik masyarakat Indonesia.

“Semua Warga Negara Indonesia adalah Peserta BPJS Kesehatan sehingga informasi dari Kemenkoinfo yang menyatakan kebocoran Data peserta BPJS Kesehatan, maka harus segera diusut tuntas,” kata Ketua KKI David Tobing, Sabtu (22 Mei 2021)

David juga mendesak Kominfo bertindak cepat dan tegas mengingat pada kasus kebocoran data pelanggan Tokopedia, Kominfo hanya memberikan sanksi teguran.

Menurut David, Kominfo juga turut bertanggungjawab terhadap kebocoran data ini karena perannya sebagai regulator dan sekaligus sebagai pengawas.

"Jadi, Kominfo jangan hanya memberi sanksi peringatan saja," tambah David.

David meminta Kominfo dan kepolisian untuk segera mengusut dan menindaklanjuti persoalan kebocoran data ini karena menurutnya itu memang murni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

David mengatakan pasal 32 UU ITE menyebutkan;

 Ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Ayat 2: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Ayat 3: Terhadap perbuatan sebagairana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu, David mengatakan, jika Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengalami kebocoran data, maka ia dapat  terancam  Pasal 48 UU ITE dengan ketentuan denda sebagai berikut:

Ayat 1: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Ayat 2: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Ayat 3: Setiap Orang yang rnemenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.[]

Editor: Yuswardi A. Suud