Cyberthreat.id – Polri menyatakan butuh bukti-bukti awal untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan dugaan peretasan yang dialami sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Secara umum Polri pasti menindaklanjuti sesuatu yang menjadi atensi di masyarakat, tidak mungkin membiarkan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum  Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19 Mei 2021).

Ramadhan mengatakan agar sebuah kejadian menjadi sebuah perkara, Polri membutuhkan bukti awal yang cukup untuk ditindaklanjuti.

"Bukti awal yang cukup bisa jadi masyarakat bisa membantu, memberikan bukti-buktinya kepada Polri, itu bisa, namanya itu peran serta masyarakat," kata Ramadhan, seperti dikutip dari Antaranews.com.

Polri juga menjamin masyarakat yang berpartisipasi membantu mengungkap tindak pidana akan dilindungi identitasnya. Masyarakat dapat mengomunikasikannya langsung kepada Polri.

"Jadi bisa datang atau telepon juga bisa, mungkin ke anggota yang dikenal," kata Ramadhan.

Sebelumnya, sejumlah aktivis ICW, aktivis LBH Jakarta, dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dilaporkan mengalami peretasan pada Senin (17 Mei) saat jumpa pers “Menelisik Pelemahan KPK melalui Pemberhentian 75 Pegawai”. (Baca: Akun WhatsApp Aktivis Antikorupsi Dibajak Peretas, Peneliti ICW: Saya Sudah Pakai 2FA)

Para aktivis mengalami peretasan akun WhatsApp hingga teror nomor telepon yang tidak dikenal, termasuk menerima order fiktif makanan dari ojek online. Kejadian peretasan ini terjadi berulang, sebelumnya dialami pula pada diskusi revisi Undang-Undang KPK pada Maret 2020.

Desakan Komisi I

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai peretasan sejumlah aktivis antikorupsi tidak dapat ditolerir.

"Polisi bersama tim sibernya harus segera mencari tahu siapa dalang dari peretasan telepon para anggota ICW dan mantan pimpinan KPK,” ujar dia.

“Oknum-oknum seperti itu sangat meresahkan, apalagi kejadiannya bersamaan dengan isu yang kini tengah menjadi pembahasan hangat di KPK," ia menambahkan.

"Munculnya praktik penyadapan ini sangat dikhawatirkan, karena bisa memunculkan pandangan negatif terhadap kebebasan berekspresi kita. Padahal sudah jelas bahwa kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang," ujarnya.

Dia juga meminta polisi bisa menekan upaya intimidasi atau teror dari siapa pun kepada aktivis maupun lapisan masyarakat tanpa terkecuali. "Semua sama di mata hukum, dan semua wajib memiliki rasa aman ketika menyuarakan pendapatnya tersebut," ujarnya.[]