Cyberthreat.id – Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, Ilham Akbar Habibie, mengatakan Indonesia harus menciptakan tata kelola TIK yang fleksibel untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada dan mendorong digitalisasi di Indonesia.

Menurut ilham, tata Kelola TIK memiliki tiga peran yang sangat penting bagi organisasi khususnya instansi pemerintah.

Pertama, berperan untuk memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi. Kedua, tata kelola TIK yang baik juga akan meningkatkan layanan serta keunggulan kompetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara berbisnis atau beroperasi.

Terakhir, kata Ilham, penggunaan tata kelola TIK yang tepat akan meningkatkan keefektifan manajemen dengan menyediakan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan

“Tata Kelola ini sangat penting untuk mendorong proses digitalisasi,” ujar Ilham dalam TIK-Talk#24 bertajuk “Standar Nasional Indonesia Sebagai Tools Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Baik”, Jumat (30 April 2021).

Ilham menjelaskan, di Indonesia sebelumnya telah memiliki panduan umum terkait tata kelola TIK nasional yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 41 Tahun 2007. Namun kini permen tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 38500:2016.

"Saat ini SNI telah menjadi salah satu standar tata kelola TIK untuk organisasi di Indonesia," ujar dia.

Meski pencabutan panduan Tata Kelola TIK Nasional telah digantikan dengan diadopsinya standar internasional menjadi SNI, ia menilai keduanya perlu disinergikan agar penyelenggaraan tata kelola TIK berjalan secara terpadu.[]