Cyberthreat.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berencana membangun komputasi awan khusus pemerintah (cloud government) yang menjadi komponen pusat data nasional (PDN)

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan  dalam acara "Menuju Indonesia Satu Data", Kamis (29 April 2021).

Dalam presentasi yang disampaikan Semuel, salah satu cara pemerintah menjaga kedaulatan data dan informasi yaitu melalui pengembangan sistem cloud tanpa melibatkan pihak asing dan sepenuhnya dibiayai APBN.

Pemerintah merencanakan sebanyak 8-12 pusat data nasional, yang di dalamnya terdapat National Network Operation Center (NNOC). Masing-masing pemda juga bakal dintegrasikan dengan memiliki NOC daerah. (Baca: 2.700 Pusat Data Milik Pemerintah Bakal Dipangkas Menjadi 12 Pusat Data Nasional)

Dalam kesempatan sama, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Bambang Dwi Anggono, mengatakan pengelolaan data secara virtual (cloud government) menjadi tugas pusat data dan informasi (pusdatin) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tiap daerah.

---

Berita Terkait

• Pusat Data Nasional Dibiayai Asing, Menkominfo: Tak Usah Khawatir
• Biaya Pusat Data Nasional US$ 400 Juta, Stafsus Menkominfo: Alokasi dari APBN Tak Cukup Besar

---

Karena itu, pusdatin dan Diskominfo di daerah tidak perlu khawatir akan kehilangan posisi teknisnya imbas pembangunan PDN. Kepala Diskominfo dan pusdatin memegang peran strategis dalam manajemen cloud dan manajemen data sektoral, ujar Bambang.

Menurut dia, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada pusdatin dan Diskominfo. "Saya yakin tidak ada ego sektoral, tetapi bagaimana mencari solusi jangka pendek  supaya layanan tidak terganggu, itu pasti kita temukan solusinya,"  tuturnya.[]

Redaktur: Andi Nugroho