Cyberthreat.id – Menteri Komunikasi dan Infomatika, Johnny G. Plate menyatakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia untuk memperkuat satu data dan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan.

Oleh karena itu, pemerintah tengah memantapkan perencanaan tata kelola dan kedaulatan data nasional.

“Keberadaan Pusat Data Nasional akan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Saya memperkirakan tidak kurang dari Rp 20 triliun per tahun efisiensi fiskal Indonesia,” tuturnya saat meninjau rencana lahan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Kawasan Barelang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23 April 2021) seperti dikutip dari situs web Kominfo.

Pembangunan Pusat Data Nasional di Kota Batam dimulai 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025. Pemilihan lokasi di Batam adalah juga karena keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, dan air.

Menurut Johnny, PDN jadi pondasi utama untuk percepatan digitalisasi. “Saat ini Indonesia memiliki 2.700 data center, tapi hanya sekitar tiga persen yang memenuhi standar internasional. Pusat Data Nasional ini tentu akan meningkatkan kinerja dan capaian Satu Data di Indonesia, juga menjadi medium untuk integrasi dan efisiensi sekitar 24.700 aplikasi pemerintahan pusat dan daerah yang digunakan selama ini,” ujarnya.

Dengan belum terpenuhinya hal itu, kata dia, berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional. “Untuk itu, Presiden Jokowi Widodo juga menetapkan di samping membangun Pusat Data Nasional, Indonesia juga harus memiliki Satu Data Nasional,” ujarnya.

Ia menuturkan, beberapa pekerjaan rumah secara pararel yang perlu disiapkan dalam membangun Pusat Data Nasional meliputi organisasi pengelola PDN, penyediaan government cloud berstandar global, serta memiliki kemampuan SDM dalam audit sistem keamanan digital.

L andasan hukum yang digunakan dalam Pembangunan Pusat Data Nasional, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Lalu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.[]