Cyberthreat.id - Menteri Komunikasi dan Infomatika, Johnny G. Plate hari ini terbang ke Batam untuk meninjau salah satu lahan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Kawasan Barelang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Total ada empat lokasi yang direncanakan untuk pembangunan PDN. Batam adalah salah satunya. Tiga lainnya rencananya akan dibangun di Bekasi, calon ibukota negara baru di Kalimantan, dan Labuan Bajo.

Menteri Johnny mengatakan, PDN bertujuan memperkuat satu data dan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah tengah memantapkan perencanaan tata kelola dan kedaulatan data nasional.

“Keberadaan Pusat Data Nasional akan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Saya memperkirakan tidak kurang dari Rp 20 triliun per tahun efisiensi fiskal Indonesia,” kata Johnny dalam keterangan tertulis, Jumat (23 April 2021).

Pembangunan Pusat Data Nasional di Kota Batam ini akan berlangsung  pada  2022 dan ditargetkan selesai pada 2025. Pemilihan lokasi di Batam, kata Johnny, karena keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, dan air.

Johnny menambahkan, pemerintah membangun PDN untuk mengonsolidasikan data dan mempercepat digitalisasi layanan publik. Ia menilai, PDN jadi pondasi utama untuk percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Kominfo ditugaskan untuk mengkonsolidasikan pusat data atau ruang server yang sekarang itu dikelola oleh kementerian dan lembaga untuk disatukan di Pusat Data Nasional.

“Saat ini Indonesia memiliki 2.700 data center, tapi hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar internasional. Pusat Data Nasional ini tentu akan meningkatkan kinerja dan capaian Satu Data di Indonesia, juga menjadi medium untuk integrasi dan efisiensi sekitar 24.700 aplikasi pemerintahan pusat dan daerah yang digunakan selama ini,” paparnya.
 
Menurut Menteri Johnny, dengan belum terpenuhinya hal itu, berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional.

“Untuk itu, Presiden Jokowi Widodo juga menetapkan di samping membangun Pusat Data Nasional, Indonesia juga harus memiliki Satu Data Nasional,” ujarnya.
 
Untuk bisa mengkonsolidasikan data, Menteri Johnny menyatakan hal itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Ia menuturkan, beberapa pekerjaan rumah secara pararel yang perlu disiapkan dalam membangun Pusat Data Nasional meliputi organisasi pengelola PDN, penyediaan government cloud berstandar global, serta memiliki kemampuan SDM dalam audit sistem keamanan digital.

“Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan kemampuan SDM dalam negeri yang cakap terkait dengan sistem keamanan digital tersebut. Melalui skema literasi digital #MakinCakapDigital dari Kominfo, prioritas pengembangan SDM bidang digital di Indonesia akan terus diselaraskan dengan kebutuhan tata Kelola sumber daya data di Indonesia,” tegasnya.

Kominfo, kata Johnny, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (multistakeholder) telah menyiapkan program Siberkreasi, Digital Talent Scholarship (DTS) hingga Digital Leadersip Academy (DLA), guna pengembangan talenta digital di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny juga memaparkan landasan hukum yang digunakan dalam Pembangunan Pusat Data Nasional, yakni; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

"Kita harapkan tahun 2023 Pusat Data Nasional di Jabodetabek selesai tahun 2023. Lahannya sudah tersedia, proses pembiayaan sedang kita siapkan, desain-desain dasar sudah selesai, dan kita sudah siap itu," kata Johnny.[]