Cyberthreat.id - Otoritas Brasil didesak mengambil tindakan terkait pembaruan privasi WhatsApp yang akan berlaku mulai 15 Mei mendatang, di tengah kekhawatiran atas hak privasi dan perlindungan data.

Organisasi nirlaba hak konsumen Idec telah memberi tahu berbagai organisasi pemerintah Brasil, termasuk Otoritas Perlindungan Data Nasional, Sekretariat Konsumen Nasional, dan Layanan Penuntutan Federal dengan permintaan agar mengambil tindakan bersama untuk mencegah penyalahgunaan data pengguna WhatsApp di negara itu.

Pembaruan kebijakan privasi baru WhatsApp akan memungkinkan Facebook untuk mengumpulkan semua data penggunanya di semua layanannya. Diperkenalkan secara diam-diam kepada pengguna melalui permintaan untuk menerima persyaratan baru akhir tahun lalu, pembaruan tersebut menyebabkan keributan atas data yang dapat diakses raksasa jejaring sosial itu, dan sebagai akibatnya, perusahaan menunda pemberlakuan persyaratan baru dari yang semula direncanakan pada 8 Februari lalu, digeser menjadi pertengahan Mei.

"Sangat penting bahwa otoritas Brasil menekan [Facebook] untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan bahwa prosedur administratif yang diterapkan menghormati hak perlindungan data warga Brasil," kata pengacara yang memimpin program hak digital di Idec, Michel Roberto de Souza, seperti diberitakan ZDnet pada Jumat (16 April 2021).

Survei yang dilakukan oleh situs berita dan penelitian teknologi Brasil Mobile Time bersama perusahaan polling Opinion Box menemukan bahwa aplikasi milik Faebook adalah yang paling lama digunakan oleh orang Brasil.

Studi itu mencatat bahwa WhatsApp adalah aplikasi yang paling banyak dibuka oleh 54% orang Brasil, diikuti oleh Instagram (14%) dan Facebook (11%). Mengenai total waktu yang dihabiskan untuk aplikasi setiap hari, WhatsApp disebut oleh 29% responden, diikuti oleh Instagram (24%) dan Facebook (20%).

Menurut Idec, kurangnya informasi yang jelas kepada pengguna tentang perubahan yang akan datang dan konsekuensinya. WhatsApp dan Facebook dinilai tidak menghormati hak konsumen untuk memilih karena pengguna dipaksa untuk menerima kebijakan baru WhatsApp. Pengguna yang menolak, secara bertahap tidak akan dapat lagi menggunakan layanan WhatsAppp, bahkan untuk fungsi dasarnya sebagai aplikasi pengirim dan penerima pesan teks.

"Berbagi data pengguna di seluruh perusahaan Facebook untuk meningkatkan periklanan bertarget sama sekali tidak diperlukan untuk pelaksanaan atau keberadaan aplikasi perpesanan, juga bukan untuk kepentingan terbaik pengguna", kata pengacara dan peneliti hak digital di Idec, Juliana Oms.  

Idec juga mengatakan ada 40 pertanyaan yang belum terjawab untuk diajukan oleh pihak berwenang ke aplikasi perpesanan milik Facebook itu.

"Ada indikasi kuat bahwa perusahaan tidak menghormati kode perlindungan konsumen dan kerangka sipil Internet dan tidak cukup beradaptasi dengan undang-undang perlindungan data yang baru," kata Idec dalam pemberitahuan tersebut.

Selain itu, Idec menunjukkan bahwa Facebook telah menunjukkan komitmen untuk memastikan privasi pengguna yang lebih tinggi di beberapa negara Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perlakuan serupa ternyata tidak diterapkan untuk konsumen di Brasil.

Padahal, kata dia, Undang-undang Perlindungan Data Umum Brasil juga diadopsi dari aturan GDPR Uni Eropa. Sehingga, dia menyimpulkan,"Tidak masuk akal bagi negara-negara dengan undang-undang serupa tentang masalah ini untuk menerima perlakuan berbeda seperti itu, terutama jika menyangkut pelanggaran hak-hak fundamental [seputar] perlindungan data pribadi."

WhatsApp tidak menanggapi permintaan komentar dari ZDnet.[]