Cyberthreat.id - Komisi I DPR RI meminta perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada masa sidang V yang akan berlangsung pada Mei 2021.

"Insyaallah kita dapat lampu hijau perpanjangan satu masa sidang lagi," ujar Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis juga Ketua Panja RUU PDP saat pembahasan RUU PDP, Kamis (8 April 2021) seperti dikutip dari saluran YouTube Komisi I DPR RI.

Masa sidang IV tahun sidang 2020-2021 yang dimulai 8 Maret akan berakhir pada Jumat (9 April) atau besok hari, selanjutnya DPR RI akan melakukan reses.

Sebelumnya, Komisi 1 menargetkan bahwa RUU PDP bakal selesai pada masa sidang III dan IV, tapi nyatanya perkiraan tersebut meleset.

---

Baca:

• Pembahasan RUU PDP Dilanjutkan pada Masa Sidang IV Maret 2021, Akankah Molor Lagi?
• Meutya Hafid: RUU PDP Ditargetkan Maret 2021 Selesai
• Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi Mundur hingga 2021

---

Kharis mengatakan masa sidang berikutnya cukup panjang, mulai 6 Mei-16 Juli 2021. Dengan begitu, ia yakin RUU PDP ini akan rampung pada masa sidang tersebut. "Kita sepakat menyelesaikan UU pada masa sidang akan datang," ujar Kharis.

Mengingat masa sidang ke-IV berakhir dan demi melangsungkan pembahasan pada masa sidang berikutnya lebih efektif, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengusulkan agar perwakilan fraksi mengagendakan pertemuan dengan Menteri Kominfo.

Pertemuan itu salah satunya menyangkut lembaga pengawas PDP yang belum menemukan titik temu antara legislatif dan eksekutif.

"Saran saja dan itu lazim dilakukan di DPR ini,” ujar Jazuli.

“Cobalah pimpinan dan perwakilan Poksi ketemu secara khusus dengan Pak Menteri (Kominfo) terkait persoalan ini. Atau, persoalan-persoalan diidentifikasi dulu yang agak sedikit a lot. Kan, sebenarnya kalau secara prinsip bisa disetujui, pembahasan-pembahasan yang berikutnya, itu akan lebih gampang […] itu saran agar lebih efektif pembahasan kita,” ia menambahkan.  

---

Baca:

• Pasal 58 RUU PDP Diubah Lagi, Dirjen Aptika: Tak Perlu Khawatir Lembaga Pengawas Data di Bawah Pemerintah

---

Kharis setuju dengan usulan Jazuli dan mengatakan bahwa pertemuan itu akan mencari formulasi paling pas antara masukan dari Komisi I mengenai usulan baru pemerintah, khususnya Pasal 58. Pasal tersebut menekankan bahwa lembaga pengawas data pribadi berada di bawah pemerintah.

Kharis mengatakan pentingnya pembahasan mengenai lembaga pengawas  karena pasal ini seperti penentu untuk pasal yang lain juga.

"Ketika ini ada titik temu, yang lain saya memperkirakan seminggu, maksimal tiga minggu sudah selesai. Insyaallah,” ujar Kharis.[]

Redaktur: Andi Nugroho