
Asisten Gubernur BI, Juda Agung. | Foto: Tangkapan layar Cyberthreat.id/Oktarina Paramitha Sandy
Asisten Gubernur BI, Juda Agung. | Foto: Tangkapan layar Cyberthreat.id/Oktarina Paramitha Sandy
Cyberthreat.id – Bank Indonesia sedang menyusun standar Open Application Progamming Interface (Open API) Pembayaran guna mempecepat akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan secara nasional.
Asisten Gubernur BI, Juda Agung, mengatakan, standar Open API akan diterbitkan pada Juni 2021 bersamaan dengan penerbitan pedoman teknis dan pengembangan situs web yang dilengkapi dengan sandbox untuk pengembangan API pada sistem pembayaran.
Sebetulnya, kata dia, inisiatif standardisasi Open API sudah dilakukan sejak setahun lalu dan masuk dalam visi cetak biru sistem pembayaran Indonesia 2025 yang mendorong interkoneksi antara perbankan dengan lembaga nonbank.
“Kami berharap standar tersebut akan bisa segera digunakan oleh para pelaku di industri keuangan,” tutur Juda dalam sedaring bertajuk “Open API Pembayaran” yang diadakan Bank Indonesia, Selasa (6 April 2021).
Menurut Juda, Open API Pembayaran akan mencakup standar teknis, data, dan tata kelola. Untuk standar teknis dan keamanan, terdapat lebih dari 50 standar turunan.
Namun, Open API ini akan tetap bersifat fleksibel mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi layanan keuangan yang akan muncul di masa depan.
Juda menambahkan, ada empat manfaat dari penyususnan standar Open API. Pertama, mampu mendorong interkoneksi, interoperabilitas, dan kompatibilitas antarpenyelenggara dan akan meningkatkan efisiensi.
Kedua, mendorong keterkaitan (interlinkage) antara bank dan pelaku bisnis baru, di mana standar tersebut akan meminimalkan barrier to entry untuk berkolaborasi dalam layanan Open API Pembayaran.
Ketiga, mendorong level of playing field seluruh penyelenggara sistem pembayaran sehingga memitigasi risiko shadow banking atau perbankan bayangan—produk bank diberikan oleh lembaga nonbank.
Keempat, mempermudah dan mempercepat proses integrasi dan kerja sama (on boarding) dengan berbagai penyedia layanan pembayaran (bank/account issuer lainnya).
“Kami berharap standar ini akan mempercepat proses integrasi antarpenyedia layanan mulai dari bank, fintech, payment, dan lainnya,” ujar Juda.[]
Redaktur: Andi Nugroho
Share: