Cyberthreat.id – Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo menandatangani lima kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Kontrak Payung (Framework Contract) adalah perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia untuk pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan selama masa perjanjian berlaku.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, kontrak itu untuk pembangunan menara telekomunikasi BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada  2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada 2022. Nantinya, desa-desa di wilayah 3T itu akan mendapat sinyal internet 4G.

"Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran 2021 sampai 2024. Terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO),” kata Johnny dalam keterangan pers, Sabtu (27 Februari 2021).

Sekadar diketahui, dana USO berasal dari 1,25 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib disetorkan oleh operator telekomunikasi. Tujuannya untuk mengatasi kesenjangan teknologi informasi di daerah perbatasan dan terpencil.

Johnny mengatakan, selain dana yang berasal dari USO, sebagian dana yang digunakan juga berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).

Sebelumnya, kontrak paket 1 dan 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI Kominfo. Total nilai kontrak sebesar Rp9,5 triliun.

Sedangkan untuk paket 3, Kominfo bekerjasama dengan T Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI, paket 4 dan 5 dilakukan bersama dengan IBS dan ZTE, dengan ketiga nilai kontrak tersebut sebesar Rp18,8 triliun.

Seperti yang diketahui, pembangunan BTS di wilayah 3T merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital di seluruh Tanah Air. Kementerian Kominfo melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK, dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil kesejangan digital

Upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo melalui BAKTI dengan mengupayakan akses di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G, dan direncanakan akan dilaksanakan dalam dua tahun ke depan atau pada akhir tahun 2022, lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032.[]

Editor: Yuswardi A. Suud