Cyberthreat.id – Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah meminta pengadilan federal untuk menunda proses pelarangan TikTok, aplikasi video pendek asal China.

Sebelumnya di masa Presiden Donald Trump, aplikasi milik ByteDance tersebut dianggap menjadi ancaman keamanan nasional karena diduga memiliki hubungan dengan pemerintah China.

“Pemerintahan baru telah mulai peninjauan dan saat ini tidak akan mendesak pelarangan aplikasi seluluer, seperti yang diminta oleh mantan Presiden Donald Trump,” tulis AFP mengutip dokumen yang diajukan ke pengadilan banding federal, diakses Minggu (14 Februari 2021).

Dokumen tersebut mengatakan, Departemen Perdagangan di bawah Presiden Joe Biden “berencana mengevaluasi atas catatan mendasar yang membenarkan larangan tersebut” yang diminta oleh presiden sebelumnya.

Meski begitu, "Departemen Perdagangan tetap berkomitmen untuk mempertahankan keamanan nasional yang kuat serta memastikan kelangsungan ekonomi kami dan menjaga hak individu dan privasi data," kata dokumen itu.

Dalam perkembangan terkait, Wall Street Journal juga melaporkan pemerintah Biden menunda rencana untuk memaksa penjualan TikTok kepada investor AS, Oracle dan Walmart.

WSJ mengatakan pemerintah Joe Biden sedang meninjau keamanan data dan cara untuk mencegah informasi yang dikumpulkan TikTok dari pengguna AS, tetapi tidak akan ada langkah yang segera untuk memaksa penjualan.

Gedung Putih tidak secara langsung menanggapi laporan tersebut, tetapi juru bicara Jen Psaki mengatakan, "Tidak akurat untuk menunjukkan bahwa ada langkah proaktif baru oleh Gedung Putih Biden," ujar dia seperti dikutip dari SecurityWeek.

Psaki menambahkan bahwa ada peninjauan "ketat" keamanan data TikTok oleh panel pemerintah antarlembaga, tanpa jadwal yang ditetapkan.

"Kami mengevaluasi secara komprehensif risiko ... terhadap data AS termasuk dari TikTok dan akan menanganinya dengan cara yang tegas dan efektif," katanya.

TikTok, aplikasi yang sangat populer dengan perkiraan 100 juta pengguna AS, telah berulang kali membela diri terhadap tuduhan transfer data ke pemerintah China, dengan mengatakan pihaknya menyimpan informasi pengguna di server di Amerika Serikat dan Singapura.[]