Cyberthreat.id - Mulai 17 Februari mendatang, Twitter akan memunculkan label khusus (seperti terlihat pada gambar di atas) pada akun milik pejabat utama dan lembaga negara dari 16 negara, termasuk akun milik masing-masing kepala negara.

Rencana yang diumumkan pada Kamis (11 Februari 2021) itu menyebutkan 16 negara itu adalah Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Saudi Arabia, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Menurut Twitter, sebagian besar negara itu terkait dengan "operasi informasi terkait negara". Sebagai contoh, pada April 2020 lalu, Twitter mengumumkan telah menyelidiki dan menghapus lebih dari 20 ribu akun asal  Mesir, Honduras, Indonesia, Arab Saudi, dan Serbia lantaran terkait "operasi informasi yang didukung negara". Operasi seperti ini biasanya menggunakan buzzer untuk memanipulasi opini publik terkait sebuah isu. 

Sebelumnya, sejak Agustus 2020, kebijakan itu telah diterapkan pada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu China, Prancis, Federasi Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

"Fokus kami adalah pada pejabat senior, kepala negara, dan lembaga yang menjadi suara negara-bangsa di luar negeri," tulis Twitter.

"Kami percaya ini adalah langkah penting sehingga ketika orang melihat akun yang membahas masalah geopolitik dari negara lain, mereka memiliki konteks tentang afiliasi nasionalnya, dan lebih tahu tentang siapa yang mereka wakili. Kami juga berfokus pada mereka yang berada dalam pemerintahan masing-masing di bawah kepala negara yang menawarkan perspektif kebijakannya di luar negeri."

Tidak diketahui pasti apakah Twitter akan memberi perlindungan keamanan tambahan untuk akun kepala negara untuk menghindari dari peretasan.

Seperti diketahui, pada Juli 2020, sejumlah akun milik perusahaan dan orang-orang terkenal semacam Barack Obama dan Bill Gates, menjadi korban peretasan, dan digunakan oleh peretas untuk penipuan Bitcoin. Namun, akun milik presiden AS saat itu Donald Trump tidak terpengaruh. Akun Donald Trump baru diblokir permanen setelah cuitannya --yang menolak terpilihnya Joe Biden dalam pilpres-- memicu kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari lalu.

Untuk akun pejabat pemerintah dan lembaga negara, Twitter mengatakan yang akan mendapat label khusus adalah akun terverifikasi pejabat pemerintah utama, termasuk menteri luar negeri, entitas kelembagaan, duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik utama.

"Saat ini, fokus kami adalah pada pejabat senior dan entitas yang merupakan suara resmi negara di luar negeri," kata Twitter.
 
Sebelumnya, Twitter juga memberi label khusus pada akun milik media massa yang berafiliasi dengan negara, terutama yang berasal dari Rusia dan China. Ke depan, label serupa akan diperluas ke negara lain. []