Cyberthreat.id – Pemerintah India akan luncurkan aplikasi perpesanan lokal yang bernama Sandes, aplikasi yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Whatsapp di India.

Aplikasi tersebut sudah selesai dan sedang diuji coba oleh pejabat kementerian di India dan akan segera tersedia untuk masyarakat umum.

Hingga saat ini belum ada tanggal pasti kapan aplikasi ini akan diluncurkan, tetapi untuk mendapatkan informasi lebih jelas dapat diakses melalui gims.gov.in.

Dikutip dari Live Mint , aplikasi Sandes dikembangkan oleh National Informatics Center (NIC), yang berada di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi. NIC merupakan badan yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung layanan TI pemerintah dan penyampaian beberapa inisiatif Digital India.

Sandes tersedia untuk pengguna Android dan iOS di India, dan diklaim memiliki semua fitur yang sama dengan aplikasi perpesanan instan lainnya, di mana pengguna dapat menggunakan fitur seperti suara dan data.

Saat ini, jika pengguna umum berusaha untuk mencoba masuk ke aplikasi menggunakan LDAP (protokol yang digunakan untuk mengakses berbagai  informasi dalam suatu direktori, salah satunya yang digunakan untuk Single Sign On), Web, dan juga OTP, mereka akan diberitahu bahwa metode atutentikasi ini berlaku untuk pejabat pemerintah yang berwenang.

Menurut  Tech Radar, awalnya Sandes memang dibuat untuk pegawai pemerintah yang menggunakan jaringan media sosial yang memiliki potensi resiko keamanan. Namun, aplikasi ini akan segera tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum.

Seperti diketahui, sejak 2020 lalu, India mengungkapkan ingin memiliki aplikasi perpesanan sendiri. Hadirnya Sandes ini juga bertepatan dengan peluncuran pembaruan kebijakan WhatsApp yang memicu kontroversi lantaran WhatsApp akan membagikan lebih banyak data ke induk usahanya, Facebook. Selain itu ada aturan mempersilahkan pengguna menghapus akun jika tidak menyepakati aturan tersebut.

Pemerintah India juga sempat meminta WhatsApp membatalkan pembaruan tersebut. Menurut Kementerian Elektronik dan Teknologi setempat, peraturan tersebut menghilangkan pilihan pengguna yang ada di India. Setelah kontroversi merebak, aturan yang semula hendak diberlakukan mulai 8 Februari itu, diundur ke 15 Mei 2021.[]