Cyberthreat.id - Twitter Inc mengatakan pada hari Selasa (9 Februari 2021) bahwa pihaknya yakin perintah pemerintah India untuk menghapus akun tidak sesuai dengan hukum setempat dan untuk beberapa akun. Karena itu, Twitter menegaskan tidak akan memberlakukan larangan penuh, melainkan hanya akan membatasi akses di dalam India.

Dilansir dari Reuters, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah meminta Twitter untuk menghapus lebih dari 1.100 akun dan unggahan yang dikatakan menuduh pemerintah mencoba 'memusnahkan' petani. Beberapa akun, kata pemerintah, didukung oleh musuh bebuyutan Pakistan atau dioperasikan oleh pendukung gerakan separatis Sikh.

Sementara Twitter telah mengambil berbagai tindakan, termasuk penangguhan permanen, terhadap lebih dari 500 akun yang merupakan bagian dari perintah pemerintah, namun tidak semua akun telah diblokir, kata perusahaan media sosial itu dalam sebuah posting blog.

“Akun-akun ini terus tersedia di luar India,” kata Twitter. “Karena kami tidak yakin bahwa tindakan yang kami lakukan telah sesuai dengan hukum India.” []