Cyberthreat.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menyusun regulasi terkait 'publisher right' atau hak pengelola media terkait agregasi berita di platform digital.

"Kemkominfo akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain lembaga lain yang terkait untuk menyusun beragam regulasi dalam rangka merespons tuntutan perkembangan atau kemajuan digital seperti rencana atau wacana atau pikiran terkait regulasi tentang publisher right yang hari ini dibicarakan," kata Menkominfo, Johnny G. Plate, dalam acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2021, Senin (8 Februari 2021).

Johnny mengatakan kebangkitan media sosial sebagai media yang dipercaya oleh masyarakat yakni sekitar 20 persen, sebagaimana dikutipnya dari hasil survei Kominfo dengan Katadata pada 2020 lalu. Kebangkitan itu memantik isu-isu di masa depan terkait permasalahan hak cipta, yakni hak produksi konten atau disebutnya "publisher right".

Untuk menyusun regulasi itu, Menkominfo mengatakan akan menggandeng mitra kerjanya yakni Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Pers, pelaku atau asosiasi industri media.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo yang turut hadir mengatakan publisher right merupakan undang-undang yang menjamin hak pengelola media terkait dengan agregasi berita dan lain-lain.

Dewan Pers pun, katanya, masih mengerjakan penerjemahan terhadap regulasi-regulasi terkait media massa di berbagai negara. Regulasi yang ada di berbagai negara ini pun belum ada yang ideal menurutnya karena semuanya masih berproses.

Publisher right dalam perjalanannya berhubungan dengan News Showcase Google. Di Australia, menurut Agus, sebenarnya Google sudah siap-siap memberlakukan News Showcase —sistem content sharing untuk revenue sharing— tetapi begitu ada publisher right dirilis oleh pemerintah setempat, kemudian Google mencoba menunda pelaksanaan News Showcase-nya.

“Kurang lebih Google mau mengatakan ‘kami akan memulai program News Showcase di Australia kalau UU (publisher right) itu dibatalkan’,” jelasnya.

Selain di Australia, UU terkait publisher right di Amerika Serikat digunakan pengelola media secara kolektif menghadapi Facebook dan Google. Publisher right ini diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti monopoli data pengguna serta monopoli distribusi konten. 

Asosiasi media pun juga menurutnya perlu belajar bernegosiasi dengan platform jika ingin memperjuangkan regulasi publisher right ini.

Kasus yang sedang dihadapi Google dan Facebook di Australia, di mana kedua raksasa teknologi itu diminta membayar ke media untuk konten berita dari media online setempat yang muncul di kedua platform itu, menurut Agus, bisa saja diterapkan di Indonesia ke depannya. Kendati itu, kata dia,  butuh kemampuan bernegosiasi oleh asosiasi media itu sendiri. (Lihat:
Terkait Platform Google News Showcase, Anggota Dewan Pers: Asosiasi Media Indonesia Perlu Belajar Negosiasi).

Sementara itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI),  Anthony Wonsono mengharapkan peran pemerintah dalam menjembatani dan memfasilitasi negosiasi yang sehat antara platform dengan media serta membantu memastikan akuntabilitas atas konten yang didistribusikan oleh semua pemain digital.

"Kalau kita ada peraturan-peraturan yang juga mengunci kita supaya kita bisa memberitakan isu dengan standar yang tinggi kita tidak bisa menyebarkan hoaks, kita ada aspek tanya jawab kita juga bisa lihat bahwa sekarang perusahaan platform sudah harus juga bertanggung jawab atas konten yang disebarkan melalui platform mereka masing-masing," kata Anthony. []

Editor: Yuswardi A. Suud