Cyberthreat.id – Pemerintah India akhirnya mencabut pemblokiran layanan internet seluler 4G di Jammu dan Kashmir pada Jumat (5 Februari 2021) setelah 18 bulan internet sejak Agustus 2019.

Pemblokiran internet di wilayah mayoritas kaum Mulism tersebut dilakukan untuk mencegah reaksi atas keputusan India mencabut status semi-otonom Kashmir.

Meski internet telah dipulihkan, Menteri Dalam Negeri India, Shaleen Kabra, tetap meminta kepolisian kedua wilayah  “untuk memantau dampak pencabutan pembatasan.”

Sementara, Omar Abdullah, mantan Menteri Utama Jammu dan Kashmir yang dipenjara selama beberapa bulan pada 2019 menyambut baik pemulihan internet dengan kata Urdu untuk ucapan selamat yakni "4G Mubarak" . 

“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” tulis dia seperti dikutip dari APNews, Sabtu (7 Februari 2021).

Larangan internet menyeluruh di kedua wilayah itu merupakan salah satu yang paling lama di dunia, seperti halnya di Myanmar. Kejadian di India tersebut sampai dijuluki sebagai bentuk diskriminasi melalui digital: “apartheid digital”.

Julukan itu diberikan lantaran pemblokiran internet disertai dengan penjagaan keamanan dan pemadaman total komunikasi. Hal tersebut menyebabkan ratusan ribu pengangguran, mengganggu layanan kesehatan dan berhentinya kegiatan pendidikan.

Sejak 2019 hingga 2021, India memang secara bertahap mengurangi blokir internet atau menerapkan konektivitas internet parsial.

Pada Januari 2020, misalnya, India mengizinkan lebih dari 12 juta orang di wilayah yang dikuasai India itu dapat mengakses situs web yang dibolehkan pemerintah, tetapi melalui koneksi lambat.

Kemudian, dua bulan berikutnya, mereka mencabut larangan media sosial dan memulihkan konektivitas internet, tetapi bukan yang berkecepatan tinggi. Pada Agustus 2020, layanan 4G diizinkan di dua dari 20 distrik di kawasan itu.

India sering mengambil langkah pembatasan terhadap internet seluler di beberapa bagian bagian wilayah sebagai taktik selama operasi kontra-pemberontakan dan protes anti India.

Menurut kelompok riset dan pengusung hak-hak privasi digital asal London, Top10VPN,  India menempati peringkat teratas dalam penghentian internet pada 2020.

Berdasarkan laporannya pada Januari kemarin, kerugian atas pemadaman internet pada 2020 itu mencapai US$4,01 miliar secara global dan India yang paling terkena dampak dengan kerugian sebesar US$2,8 miliar.

Pemblokiran internet di India baru-baru ini juga dilakukan oleh pemerintah setempat menyusul demonstrasi para petani. Mereka menentang undang-undang pertanian yang baru. Pemblokiran internet tersebut mengundang perhatian global hingga penyanyi Rihanna. India merespons para pengecam blokir internet itu dan mengatakan agar orang-orang luar tak perlu turut campur urusan India.[]

Redaktur: Andi Nugroho