Cyberthreat.id - Pemerintah Singapura membantah perangkat lunak yang akan diinstal di laptop siswa di negara itu untuk melacak data pribadi, seperti lokasi dan sandi. Sebaliknya, pemerintah menegaskan software itu untuk mencegah para siswa mengakses konten yang tidak pantas.

Dilansir dari ZDnet,  penegasan itu disampaikan setelah mucul petisi online di Change.org yang mempermasalahkan perangkat lunak yang diinstal di perangkat siswa yang disebut aplikasi manajemen perangkat (Device Management Aplication/DMA) atas perintah kementerian pendidikan.

Maret tahun lalu, Singapura mengatakan akan membekali setiap siswa jenjang SMA masing-masing satu perangkat khusus melalui sekolah. Tahap pertama dimulai pada 2024. Sisanya, dilanjutkan pada 2028. Pihak kementerian mengatakan hal itu diterapkan sebagai bagian dari program literasi digital negara itu.

Sementara petisi online yang dibuat oleh "Jing-Yu Lye", mengatakan DMA akan memungkinkan para guru "mengontrol dan memantau" penggunaan perangkat yang dianggap perlu untuk "meningkatkan manajemen siswa dan menyampaikan pengajaran yang efektif".

Pembuat petisi juga mencatat bahwa perangkat lunak itu memfasilitasi penyebaran aplikasi belajar-mengajar dari jarak jauh, yang berarti sekolah dapat menginstal aplikasi pada perangkat siswa, yang bisa saja memiliki celah keamanan.

Selain itu, pengajar dapat mengontrol berapa banyak waktu yang dihabiskan siswa di perangkat serta aplikasi yang dibuka. Sementara pengguna perangkat, tidak dapat menggunakan perangkat perangkatnya sesuka hati.

Petisi itu antara lain menyatakan: "Kami siswa tidak senang kementerian pendidikan membuat aplikasi semacam itu untuk diinstal pada perangkat pembelajaran pribadi kami, baik itu perangkat pribadi kami atau yang dibeli dari sekolah, karena sedikitnya kontrol, kebebasan, dan privasi yang kami miliki. Ini juga dapat membahayakan banyak informasi dan data siswa jika terjadi peretasan, karena mereka dapat dengan mudah mengakses data jika program semacam itu diretas."

Ia mendesak masyarakat di sana mendukung upaya untuk "mendapatkan kekuatan yang kami butuhkan untuk mempertahankan privasi kami", dengan catatan bahwa meskipun sekolah memerlukan kontrol, siswa tidak boleh dipaksa untuk memasang DMA.

Diakses pada Selasa pagi (2 Februari 2021), petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 6.400 tanda tangan dan terus bertambah saaat laporan ini ditulis.

Kementerian Pendidikan sendiri dalam tayangan televisi lokal mengatakan perangkat lunak yang ditanam di perangkat yang akan dibagikan kepada siswa tidak memantau data pribadi seperti kata sandi, nomor identifikasi, dan lokasi pengguna. Sebaliknya, aplikasi tersebut mengumpulkan informasi tentang aktivitas online siswa termasuk riwayat pencarian online mereka untuk "membatasi akses ke materi yang tidak pantas."

Menurut pemerintah perangkat lunak ini juga menangkap data perangkat seperti sistem operasi untuk membantu pemecahan masalah.

Disebutkan, semua data yang dikumpulkan disimpan di server yang dikelola oleh vendor resmi DMA "dengan kontrol akses yang ketat" sesuai dengan aturan dan kebijakan data pribadi yang dibuat oleh pemerintah.

Direktur divisi teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Singapura, Aaron Loh, mengatakan perangkat lunak itu telah diinstal selama uji coba pada 2019. Dia menyebut langkah itu didukung para guru dan wali murid. Perangkat lunak itu, katanya, akan memastikan guru memiliki "kontrol yang sesuai" untuk mengelola penggunaan perangkat di ruang kelas.

Menurutnya, para orang tua juga mengatakan DMA dapat menyelesaikan kekhawatiran mereka tentang akses ke konten online yang tidak diinginkan seperti pornografi, perjudian dan dapat membatasi durasi waktu pemakaian ponsel.

Aplikasi itu juga diperkuat dengan perlindungan keamana karena perangkatnya terhubung ke infrastruktur TI sekolah.

Sementara bagi siswa yang memiliki perangkat pribadi di rumah, diharuskan menginstal DMA yang disediakan kementerian secara gratis untuk memenuhi standar yang dibutuhkan sekolah.

Sementara perangkat yang disediakan kementerian dibeli melalui tender massal, sudah diinstal terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada siswa. Aplikasi itu baru akan dicopot dari perangkat saat siswa lulus.

Pada April 2020 lalu, sekolah-sekolah di Singapura sempat dilarang menggunakan Zoom menyusul insiden Zoombombing di kelas virtual, termasuk ketika seorang tak dikenal bergabung di kelas online dan membajak aktivitas belajar mengajar untuk menyiarkan gambar cabul dan meminta siswa perempuan untuk mengekspos diri mereka sendiri.

Kementerian pendidikan baru membolehkan kembali penggunaan Zoom setelah memodifikasinya dengan menambah kontrol keamanan tambahan dn mematikan beberapa fitur.[]