Cyberthreat.id – Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate mengatakan, tidak perlu khawatir dengan proyek Pusat Data Nasional yang akan dibiayai oleh pemerintah Prancis.

Menkominfo menjamin bahwa data-data yang tersimpan di Pusat Data Nasional tidak akan mengalir ke luar negeri dan keamanannya juga tidak akan diintervensi asing.

"Pusat Data, tentu, dilengkapi sekuriti yang memadai,” ujar Johnny menanggapi pertanyaan anggota DPR saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (1 Februari 2021) yang disiarkan via saluran YouTube DPR RI.

“Karenanya, kalau pun dibiayai oleh pembiayaan asing: spesifikasi, security system, semuanya akan dilakukan (dikelola) sendiri oleh Indonesia," kata dia.

Johnny mengatakan, saat ini pemerintah sedang berunding soal pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Kominfo tidak [ikut] di dalamnya,” ujar Johnny. Domain Kominfo, kata dia, lebih menyangkut teknis peralatan dan pilihan-pilihan teknologinya.

Johnny juga menjelaskan latar belakang proyek Pusat Data Nasional, salah satunya, meski telah tersedia 2.700 pusat data milik pemerintah, hanya tiga persen di antaranya yang memenuhi standar internasional.

Dengan kondisi itu, menurut dia, sulit untuk konsolidasi, interoperabilitas, serta data cleaning/cleansing dalam rangka menghasilkan satu data nasional. 

"Oleh karena itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun satu Pusat Data Pemerintah," tuturnya.

Sementara, tahapan pembangunan saat ini, kata Johnny, Kominfo sedang mempersiapkan akuisisi lahan pengadaan lahan Pusat Data Nasional di Jakarta. “Kominfo mempertimbangkan agar Pusat Data Nasional tidak saja di satu lokasi, tapi di beberapa lokasi dalam rangka menjaga redundancy," kata Johnny.

Selain di Jakarta, rencana lokasi Pusat Data dipilih di Batam atau di ibu kota negara baru. "Nanti dipertimbangkan yang paling efisien trafik data dan keamanan data itu sendiri," katanya.

Johnny menjelaskan bahwa persyaratan lokasi Pusat Data Nasional juga tidak gampang, karena harus memenuhi persyaratan redundant power supply (dukungan cadangan tenaga listrik), tersedianya akses yang memudahkan, terjaganya sistem keamanan, dan terbebas dari ancaman bencana alam (gempa bumi dan banjir).[]

Redaktur: Andi Nugroho