Cyberthreat.id - CEO Facebook Mark Zuckerberg dikabarkan menelepon anggota parlemen Australia minggu lalu untuk membahas aturan yang akan membuat raksasa internet itu membayar outlet berita untuk konten. Namun, upaya itu gagal membujuk parlemen untuk mengubah kebijakan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Utama (Treasurer) Australia, Josh Frydenberg, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (31 Januari 2021).

Zuckerberg "menghubungi untuk berbicara tentang aturan baru itu dan dampaknya di Facebook" dan diskusi konstruktif menyusul diskusi sebelumnya antara miliarder media sosial itu dengan Josh Frydenberg dan menteri komunikasi Paul Fletcher.

"Tidak, Mark Zuckerberg tidak meyakinkan saya untuk mundur jika itu yang Anda minta," kata Frydenberg kepada Australian Broadcasting Corp, tanpa memberikan detail lebih lanjut dari pertemuan tersebut.

Seorang juru bicara Facebook di Australia mengatakan eksekutif perusahaan secara teratur bertemu dengan pemangku kepentingan pemerintah tentang berbagai topik.

“Kami secara aktif terlibat dengan pemerintah Australia dengan tujuan menggunakan kerangka kerja yang dapat diterapkan untuk mendukung ekosistem berita Australia,” katanya.

Australia sedang menggodok rancangan undang-undang yang akan memaksa Facebook, platform media sosial terbesar di dunia, dan raksasa penelusuran internet Google Inc untuk menegosiasikan pembayaran kepada perusahaan media yang kontennya mengarahkan lalu lintas ke situs web mereka.

Jika para pihak menolak membayar, arbitrator yang ditunjuk pemerintah akan menetapkan biaya untuk mereka.

Facebook dan Google menolak rencana itu dan telah meningkatkan kampanye publik untuk menentangnya. Google mengancam akan menarik mesin pencarinya dari Australia, sementara Facebook telah memperingatkan akan menghentikan orang Australia berbagi konten dari situs berita (media online) di situsnya jika undang-undang tersebut dilanjutkan. (Baca juga: Tolak RUU Bayar Konten Berita, Google Ancam Hengkang dari Australia)

Pada penyelidikan Senat terhadap undang-undang yang direncanakan bulan ini, perwakilan lokal kedua perusahaan di Australia menguraikan penentangan mereka terhadap rencana itu.

“Kami diberi tahu bahwa jika kami melanjutkan ini, kami akan merusak internet,” kata Frydenberg.

“Yang saya tahu adalah bahwa bisnis media harus dibayar untuk konten.” []