Cyberthreat.id - Akhir Desember 2020, terdapat empat aplikasi pinjaman uang online (fintech peer-to-peer lending) ilegal atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih beredar di Google Play Store.

Keempat aplikasi itu antara lain KSP DanaCepat Pinjam Uang Tunai Kredit Dana; KSP Dompet Gajah–pinjam uang cepat online; Pinjam Lite; dan Pinjaman Terpercaya–Pinjaman terbaik Masa Kini. (Baca: 4 Aplikasi Fintech  Ilegal Masih Nongol di Google Play Store, Pengguna: OJK Mana, OJK...!)

Hingga berita ini ditulis, keempat aplikasinya pun masih berada di toko aplikasi Android dan belum terblokir. Padahal, Satgas Waspada Investasi, gabungan dari sejumlah lembaga/kementerian, termasuk OJK dan Kementerian Kominfo RI, telah memasukkan dalam daftar ilegal sejak Maret 2020.

Kementerian Kominfo dalam jawaban tertulis yang diterima Cyberthreat.id, Selasa (29 Desember 2020), dan baru mendapatkan izin mempublikasikan karena alasan persetujuan pejabat terkait, Senin (25 Januari 2021), mengakui sulit memblokir aplikasi fintech ilegal di toko aplikasi.

Menurut Kominfo, pihaknya tidak bisa langsung blokir karena pemilik toko aplikasi, Google, juga harus mengkaji terlebih dulu. "Karena akan di-review kembali secara hukum pelanggaran beserta bukti yang diajukan," kata Kominfo.

Dengan kondisi seperti itu, Kominfo mengatakan pengajuan permintaan pemblokiran yang dilakukan pihaknya terhadap Google pasti membutuhkan waktu.

Hal itulah yang menjadi hambatan dan tantangan Kominfo memblokir aplikasi fintech-fintech ilegal. Baru sekitar dua tahun menangani fintech ilegal, Kominfo mengatakan bahwa penanganan paling masif dilakukan pada 2020. Sepanjang itu, kata Kominfo, ada 2.225 konten yang ditindaklanjuti terkait fintech ilegal.

Sementara itu, akhir tahun lalu Wakil Juru Bicara Kominfo RI, Dewi Meisari Haryanti, mengatakan, ada 4.000 situs web fintech ilegal yang diblokir oleh Kominfo.

Saat ditanya apakah memang Kominfo memeriksa secara berkala aplikasi fintech ilegal yang telah diblokir? Kominfo menjawab bahwa tidak melakukan pemeriksaan kembali secara berkala. Pada saat diperlukan atau ada situasi lain, kata Kominfo, pemblokiran itu akan diperiksa kembali.

"(Pemeriksaan) secara kondisional saja terhadap seluruh pemblokiran yang telah dilakukan, terhadap konten negatif yang telah diproses blokir, karena Kominfo memproses blokir ratusan sampai ribuan konten setiap hari," kata Kominfo.[]

Redaktur: Andi Nugroho