Jakarta, Cyberthreat.id - Polisi berhasil menangkap seorang pelaku hoaks berinisial AY (32) yang terbukti melakukan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan pelaku sekaligus bertindak sebagai produsen dengan menciptakan konten hoaks disertai narasi ujaran kebencian dan kebohongan.

"Tersangka adalah lulusan SMK dengan jurusan jaringan komputer," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo saat konferensi pers, Jumat (28 Juni 2019).

Dua akun Instagram dan satu akun YouTube menjadi barang bukti bagi Kepolisian membekuk AY. Akun Instagram @wb.official.id dan @officialwhitebaret serta akun YouTube Muslim Cyber Army (MCA) semuanya telah dinonaktifkan.

Polisi mengatakan sebelum di takedown akun pelaku tercatat memiliki follower instagram mencapai 20 ribu dan postingan 298 konten. Akun YouTube berinisial MCA dibuat sejak Maret 2013 dan memiliki 4 juta viewer.

"Yang sebagian besar konten di akun itu mengandung unsur pidana," kata Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul

Kemampuan pelaku termasuk hoaks disertai narasi yang di bikin bertujuan menyebarkan provokasi, adu domba dengan membawa isu sara dan fitnah terhadap pemerintah.

"Pelaku juga menghina negara seperti Presiden, KPU, KPK, para menteri hingga MK, Polri dan KemenkoPolhukam," ujar Kombes Rickynaldo.

Hoaks Surat Edaran KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah hoaks tentang surat edaran yang mengatasnamakan KPK kepada pengelola hotel di seluruh Indonesia. 

Melalui akun Twitter resminya KPK meminta kepada masyarakat atau pihak terkait agar melaporkan kepada Kepolisian jika terjadi pemerasan dan penipuan.  

"KPK memastikan surat yang beredar dibawah ini bukan surat yang diterbitkan oleh KPK," kutip pernyataan resmi KPK, Jumat (28 Juni 2019).

Surat itu berani memuat tandatangan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang menyampaikan pesan kepada pengelola hotel agar tidak melayani permintaan pengembalian dana kegiatan rapat baik di kementerian atau dinas di seluruh hotel di Indonesia.

Disebutkan bahwa permintaan uang kembali, yang diambil dari selisih antara Pagu Anggaran kegiatan dan harga negosiasi dengan mengatasnamakan institusi kementerian atau dinas adalah perbuatan terlarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

"Kami imbau semua pihak agar berhati-hati dan melaporkan ke Kepolisian terdekat jika ada upaya penipuan atau pemerasan."