Cyberthreat.id - DPR India berencana memanggil eksekutif Facebook di negara itu untuk menjawab pertanyaan seputar perubahan kebijakan privasi WhatsApp.

Dilansir dari Reuters, panel DPR akan mengajukan pertanyaan mengapa Facebook perlu mengubah kebijakan privasi WhatsApp dan bagaimana hal itu akan berdampak pada penggunanya.

WhatsApp belum memberikan pernyataan atas rencana pertemuan ini.

WhatsApp memantik kontroversi awal bulan ini ketika memberi tahu pengguna bahwa mereka sedang mempersiapkan kebijakan privasi baru, yang mewajibkan pengguna menyetujui WhatsApp membagikan sebagian data pengguna, termasuk nomor telepon dan lokasi dengan perusahaan lain di bawah Facebook seperti Instagram. Pengguna yang tidak setuju, terancam tidak dapat menggunakan WhatsApp lagi.  

Kebijakan itu membuat sebagian pengguna WhatsAppp beralih ke aplikasi lain seperti Signal dan Telegram. WhatsApp kemudian memutuskan menunda pemberlakuan kebijakan baru yang semula akan diberlakukan mulai 8 Februari 2021 ke bulan Mei.

Dari sekitar 2 miliar pengguna WhatsApp, 400 juta diantaranya berasal dari India. Itu membuat India sebagai pasar terbesar bagi WhatsApp yang sedang berupaya memonetisasi platformnya.

Facebook tahun lalu menginvestasikan US$ 5,7 miliar  dalam unit digital Reliance Industries yang bertujuan menarik sepuluh juta pemilik toko tradisional untuk menggunakan pembayaran digital melalui WhatsApp.

Sebelumnya, Kementerian Elektronik dan Teknologi India meminta agar WhatsApp menarik perubahan pada kebijakan privasi platformnya yang telah diumumkan awal Januari lalu.

“Perubahan yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran besar terkait implikasi bagi pilihan dan otonomi warga India,” tulis Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi dalam email kepada bos WhatsApp Will Cathcart tertanggal 18 Januari 2021.

“Oleh karena itu, Anda diminta untuk menarik perubahan yang diusulkan,” tulis kementerian dalam surat itu. (Baca:
Kritik Keras Kebijakan Privasi, Ini Isi Surat Kementerian India kepada Bos WhatsApp.[]