Cyberthreat.id - Twitter Inc. telah mengunci akun resmi Kedutaan Besar China untuk Amerika Serikat setelah postingan yang membela kebijakan pemerintah Beijing di wilayah barat Xinjiang, di mana para kritikus mengatakan China terlibat dalam sterilisasi paksa terhadap wanita minoritas Uighur.

Seperti diberitakan Bloomberg, Kamis (21 Januari 2021), dalam cuitan itu, akun @ChineseEmbinUS milik Kedutaan Besar China mengatakan bahwa wanita Uighur bukan lagi "mesin pembuat bayi."

Cuitan itu dibagikan pada 7 Januari 2021, tetapi tidak dihapus oleh Twitter hingga lebih dari 24 jam kemudian dan akun itu masih bisa mengunggah postingan baru. Twitter kemudian menyembunyikannya dan menampilkan pemberitahuan "Tweet ini tidak lagi tersedia."

Twitter menyembunyikan salah satu cuitan dari Kedubes China di AS dan menggantinya dengan pemberitahuan "tweet ini sudah tidak tersedia." | Sumber: Twitter

Meskipun menyembunyikan cuitan yang melanggar aturannya, Twitter tetap mewajibkan pemilik akun untuk menghapus postingannya secara manual untuk mendapatkan kembali akses ke akunnya.

Juru bicara Twitter mengonfirmasi akun itu masih dikunci. Itu berarti, Kedutaan Besar China belum menghapus cuitannya. Akun itu belum memposting sejak 9 Januari, setelah menerbitkan setidaknya selusin tweet lagi setelah postingan yang melanggar kebijakan Twitter itu.

"Kami telah mengambil tindakan terhadap tweet ini karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi," kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan.

Twitter melarang "dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, kecacatan, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada hari Kamis mengatakan pihak berwenang "bingung" tentang mengapa Twitter membatasi akun itu, dan menyebutnya sebagai tanggung jawab kedutaan untuk memperbaiki "laporan dan informasi palsu terkait Xinjiang."

“Kami berharap Twitter dapat mematuhi prinsip obyektif dan adil serta tidak menampilkan standar ganda tentang masalah ini,” katanya di Beijing.

Langkah tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian langkah yang diambil Twitter dalam beberapa pekan terakhir untuk menegakkan kebijakannya. Penangguhan akun Kedutaan Besar China terjadi tak lama setelah Twitter secara permanen melarang akun Donald Trump karena berulang kali melanggar aturan dan berpotensi mempersulit upaya Beijing untuk mengatur ulang hubungan dengan AS di bawah Presiden Joe Biden.

Pada hari Selasa, penjabat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tindakan China terhadap minoritas Uighur sama dengan "genosida," sebuah label yang disetujui oleh penggantinya Antony Blinken selama audiensi konfirmasi minggu ini. China telah menyatakan bahwa mereka memerangi separatisme dan ekstremisme di wilayah itu, di mana PBB memperkirakan hingga 1 juta orang Uighur mungkin ditahan di kamp-kamp.

Keputusan untuk menangguhkan akun Kedutaan Besar China juga menambah rumit hubungan antara perusahaan teknologi AS dan China. Platform besar seperti Twitter, Facebook dan layanan milik Alphabet yakni Google dan YouTube, semuanya dilarang di China.  Trump, sementara itu, membalasnya dengan menyebut layanan video TikTok yang sukses di AS mengancam keamanan nasional.

Kedutaan China di Washington bergabung dengan Twitter pada tahun 2019 di tengah pembicaraan perdagangan yang memanas antar negara, karena semakin banyak pejabat China mulai menggunakan platform tersebut untuk secara agresif membela Beijing di seluruh dunia dalam apa yang dikenal sebagai diplomasi "Prajurit Serigala". Pejabat China dan media yang dikelola pemerintah telah menggunakan Twitter untuk menuduh AS munafik, terutama setelah kerusuhan mematikan di Capitol awal bulan ini.

Setelah akun Kedutaan Besar China di Sri Lanka ditangguhkan tahun lalu, mereka berpendapat bahwa "kebebasan berbicara" harus dihormati, meskipun postingan Twitter diblokir di China daratan.[]