Cyberthreat.id - DPR Amerika Serikat (House of Representative) pada Jumat (31 Juli 2020) menyetujui $500 juta (Rp 7,3 triliun) anggaran tambahan keamanan pemilu yang akan disalurkan ke negara-negara bagian.

Pengesahan anggaran ini merupakan bagian dari kesepakatan lebih luas, termasuk pendanaan untuk Departemen Pertahanan, Energi, Keadilan (Justice), Perdagangan, Transportasi, Kesehatan, Layanan Masyarakat dan Perburuhan, serta penempatan lainnya.

Anggaran didistribusikan Election Assistance Commission (EAC) ke negara-negara bagian di mana salah satu peruntukannya adalah kewajiban mengganti alat (mesin) pemungutan suara Direct-Recording Electronic (DRE voting machine) dengan sistem pemungutan yang menggunakan kertas suara. 

Jika kebijakan tersebut sudah dilakukan dan ditemukan sisa anggaran, maka negara bagian hanya akan diizinkan untuk menggunakan dana yang tersisa setelah mendapat sertifikasi EAC bahwa semua peralatan pemilu DRE voting machine telah diganti.

"RUU itu mencakup $ 500 juta dalam bentuk hibah keamanan pemilu guna membantu negara-negara bagian memperoleh sumber daya dan peralatan sehingga dapat melakukan pemilihan yang aman, nyaman, dan tepat waktu," kata Ketua Subkomite House Appropriations tentang Jasa Keuangan  dan Pemerintahan Umum, Mike Quigley, dilansir The Hill, Jumat (31 Agustus 2020).

Anggaran penguatan sistem pemilihan sangat relevan bagi AS karena seluruh negara bagian tengah menghadapi persoalan dan kebutuhan untuk segera menyesuaikan proses serta mengakomodasi pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi.

Jaminan EAC

Ketua EAC, Ben Hovland, yang dicalonkan Presiden Trump, mengatakan agensinya siap untuk mendistribusikan dana apa pun yang disesuaikan dengan setiap negara bagian demi keamanan pemilu.

"Dana federal tambahan sangat diperlukan dan akan membantu memastikan pemilu berjalan mulus selama pandemi ini," kata Hovland.

"EAC siap untuk mendistribusikan uang itu secepat mungkin," tegasnya.

Kongres telah mengalokasikan lebih dari $800 juta dalam bentuk hibah keamanan pemilu kepada negara-negara bagian sejak 2018. Kemudian ada RUU stimulus CoronaVirus yang ditandatangani menjadi UU oleh Presiden Trump pada bulan Maret. Di dalam UU itu mencakup $400 juta untuk membantu pejabat pemilu mengatasi tantangan pemilihan sebagai dampak pandemi Covid-19.

DPR AS meloloskan paket pendanaan keamanan pemilu ini setelah Presiden Trump melalui akun Twitter-nya pada Selasa (28 Juli 2020) menyatakan Pilpres AS yang berlangsung 3 November mendatang bisa ditunda karena kekhawatiran atas terjadinya penipuan pemungutan suara (mail-in voting fraud).

Sedangkan presiden tidak memiliki kekuatan untuk mengubah tanggal pemilihan umum dimana kekuasaan itu diberikan secara penuh kepada Kongres berdasarkan Konstitusi.

Cuitan Trump disambut dengan perlawanan bipartisan di Capitol Hill. Diantara pejabat tinggi yang menolak adalah Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell; Ketua DPR AS, Nancy Pelosi; dan Pemimpin Rumah Minoritas, Kevin McCarthy. Semua  menyatakan secara terbuka bahwa Pilpres tidak akan ditunda.

Sepekan sebelum anggaran $500 juta disetujui, seorang pejabat tinggi komunitas intelijen AS memperingatkan aktivitas berbahaya Rusia, Iran dan China untuk ikut campur dalam pemilihan umum AS tahun 2020. Ketua DPR Nancy Pelosi juga aktif mencari pengarahan mengenai ancaman baru di seputar pemilihan AS. []