IND | ENG
Meneroka Government Network, Menggagas Kartu GSM untuk PNS

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo, Bambang Dwi Anggono | Foto: babelprov.go.id

DIREKTUR LAYANAN APTIKA PEMERINTAHAN - BAMBANG DWI ANGGONO
Meneroka Government Network, Menggagas Kartu GSM untuk PNS
Oktarina Paramitha Sandy Diposting : Minggu, 21 Juni 2020 - 13:56 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id – “Kami sudah sadar kalau memang pemerintah harus mempunyai jaringan yang khusus untuk pemerintah,” ujar Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo, Bambang Dwi Anggono kepada Cyberthreat.id, Kamis (18 Juni 2020).

Menurut dia, adanya jaringan pemerintah (government network) selain biaya pengeluaran menjadi lebih murah juga andal, aman, dan cepat karena jaringan ini tidak tercampur oleh akses publik.

“Contoh, saat bekerja dari rumah di masa pandemi Covid-19 ini, semua pegawai pemerintah kan bekerja di rumah dengan menggunakan jaringan internet masing-masing,” kata dia.

“Kalau kita punya government network, biaya operasional kita akan jauh lebih kurang,” ia menambahkan.

Jaringan internet pemerintah (government network) menjadi salah satu komponen yang mendukung berjalannya pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Ia lalu mengandaikan government network dalam bentuk GSM agar biayanya jauh lebih murah. Jika semua PNS diberi kartu GSM khusus pemerintah, mereka akan mendapatkan harga khusus yang lebih murah dan lebih cepat untuk mendukung kinerja mereka.

“Itu saat ini sedang kami rencanakan, cuma memang harus membuat regulasi khusus,” ujar dia.

Sederhananya, government network  berfungsi menghubungkan instansi satu dengan yang lainnya. Dengan adanya jaringan khusus ini diharapkan pelayanan publik akan semakin bagus, cepat, dan mudah.

Pada 2013, pemerintah membangun pusat data (data center) untuk mengelola jaringan pemerintah melalui Network Operation Center (NOC). Pemerintah-pemerintah daerah menggunakan fasilitas hosting di pusat data ini.

Sayangnya, di Indonesia, penerapan jaringan pemerintah tersebut masih menemui banyak kendala.

Bisa dijelaskan tentang government network?

Government network merupakan bagian dari e-government (e-gov) atau yang lebih kita kenal sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi, tata kelola yang menajadikan TI sebagai tulang punggung dari sistem elektronik.

Untuk mendukung penerapan e-government ini diperlukan yang namanya government network.

Government network atau government secure network berupa jaringan telekomunikasi dalam pemerintahan. Seperti yang kita tahu kan dalam dunia TI tidak hanya bicara soal jaringan, tapi ada aplikasi, pusat data, dan sumber daya manusianya.

Government network ini akan menghubungkan suatu bagian dengan bagian lainnya. Government network ini akan membantu menghubungkan antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lain.

Untuk bisa berkomunikasi dengan aman, maka di tariklah sebuah jaringan telekomunikasi. Semacam jaringan internetlah yang digunakan oleh pemerintah. 

Ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia, makanya saat ini lebih mudah untuk menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagian besar menggunakan jaringan internet sebagai government network yang diamankan, makanya disebut sebagai government secure network.

Bagaimana penerapan di Indonesia?

Seluruh wilayah di Indonesia sudah menerapkan e-gov walaupun levelnya masih beda-beda. Misalnya, ada yang sudah canggih, seperti Jakarta dengan smart city-nya. Namun, ada juga yang belum. Karena inti dari smart city kan e-government juga government network.

Untuk sampai tingkat kota/kabupaten sebenarnya sudah sampai 100 persen. Ada yang pakai kabel dan ada yang pakai wireless (nirkabel).

Kalau untuk sampai tingkat desa, kalau tidak salah masih ada 8.000-an desa yang belum terhubung dengan government network ini dan ini yang akan diselesaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G. Plate pada tahun 2021.

Kendala apa yang dihadapi seperti apa?

Kendala pertama dalam penerapan government network itu adalah biaya. Misalnya, Telkom itu menghabiskan banyak sekali biaya untuk menghubungkan Jawa dengan Papua. Tentu membutuhkan uang triliunan. Nah sekarang kalau kita membuat jaringan yang sama seperti itu, untuk menghubungkan antara Jakarta dengan daerah lain, atau dari Aceh sampai Merauke, kira-kira biayanya akan berapa? Tentu triliunan juga.

Kita tidak punya kemampuan, karena itu tadi, pertama mahal dan pemerintah membutuhkan prasyarat supaya bisa mengelola government network itu tadi dan ini juga tidak murah. Sama seperti Telkom, yang juga punya pusat data center, NOC merupakan pusat data untuk mengelola jaringan telekomunikasi di Indonesia.

Kalau pemerintah mau mengelola government network harus mempunyai government network operation center untuk mengelola jaringan. Saat ini sendiri ada dua jenis network: ada tanpa kabel dan menggunakan kabel serat optik.

Intinya, dalam konteks government network itu sama persis dengan cara Telkom bekerja. Cuma ini dalam pemerintahan untuk mengurusi jaringan telekomunikasi dalam pemerintahan, seperti itu lah kira-kira.

Selain itu, dalam penerapan e-gov ini juga didukung oleh aplikasi-aplikasi untuk menghubungkan antara satu instansi dengan instansi lainnya, satu daerah dengan daerah lainnya. Aplikasi tersebut harus diamankan sehingga ada sistem security khusus untuk government network.

Kendala lain...

Kendala lain selain biaya ada di sumber daya manusia. Untuk bisa mengelola sebuah jaringan dengan cakupan yang sangat luas tentu membutuhkan sumber daya yang mumpuni dengan kapabilitas yang sesuai juga. Tetapi, memang pemerintah belum bisa seperti Telkom karena memang tidak mudah.

Sehingga sangat diperlukan tenaga ahli yang bisa mengelola jaringan antarinstansi pemerintah supaya tidak ada kendala dan tetap aman.

Apa keuntungan government network?

Keuntungan dari penerapan governement network, pertama kalau kita bicara koneksi sudah pasti kualitas koneksi antarinstansi dan antarlayanan itu akan bagus.

Kalau kita dengar cerita dair luar negeri: orang mau perpanjang pajak kendaraan itu bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu datang ke tempat A, B, dan C. Nah supaya bisa cepat seperti itu, negara maju menghubungkan sistem layanannya dengan kabel-kabel atau dengan wireless supaya saling terkoneksi.

Di Indonesia, sistem seperti itu agak sulit dihubungkan, karena wilayah Indonesia yang kepulauan itu.

Dengan sistem yang saling terhubung itu, semua layanan pasti jadi lebih mudah. Misal, ketika ada seseorang yang sedang hamil dan akan melahirkan bisa dilakukan monitoring dan koordinasi mengenai kondisi dan usia kehamilan, kemudian ada pemberitahuan untuk segera menghubungi rumah sakit dan menyiapkan BPJS untuk mendapatkan pelayanan yang paling baik, tentu itu akan sangat baik, bukan? Itu bisa terjadi kalau syarat utama jaringan telekomunikasi pemerintah bagus.

Bisa dikatakan pelayanan akan lebih berkualitas. Selain itu, kalau kita punya government network kita akan lebih jauh lebih aman.

Bayangkan kalau sekarang kita menggunakan jaringan mandiri, apakah kira-kira akan bisa diretas? Tentu tidak kan? Asumsinya aman. Kemudian, kita juga lebih berdaulat ya untuk data kita.

Government network bisa dikatakan menjadi pondasi dari e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun bukan satu-satunya faktor yang bisa mendukung keberhasilan e-gov.

Contoh nyatanya seperti apa...

Misalnya, pada sidang-sidang (di pengadilan, red) pakai internet, mereka itu sebenarnya langganan internet sendiri sama seperti konsumen yang langganan internet.

Coba bayangkan kalau sedang sidang kemudian gangguan, saat dia mengatakan: "saya mengaku tidak bersalah", tapi ada gangguan, bisa saja yang didengar justru "saya mengaku bersalah", kan ini akan mempengaruhi putusan pengadilan. Kalau menggunakan government network, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Selain itu kita akan lebih efisien dalam hal data.

Redaktur: Andi Nugroho

#governmentnetwork   #e-government   #kemenkominfo   #bambangdwianggono   #jaringanpemerintah   #internet   #layananpublik   #ancamansiber   #keamanansiber   #serangansiber   #sidangvirtual   #sidangonline

Share:

BACA JUGA
RUU KKS Resmi Digeser ke 2021, Begini Reaksi BSSN
Google Mengumpulkan Informasi tentang Anda, Ini Cara Menghapusnya
TikTok Diblokir, Aplikasi Berbagi Video India Justru Naik Daun
Satgas Waspada Investasi Tindak 105 Layanan Fintech Ilegal
KONSULTAN CYBERSECURITY HORANGI – NATASHA AMADEA
Nyemplung di Dunia Siber Itu Seru