Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Jakarta, Cyberthreat.id – Data pemilihan umum sebuah negara seringkali menjadi incaran peretas (hacker) karena data tersebut memang sangat berharga.
Negara perlu menanggapi serius setiap kejadian yang menyangkut data pemilu, lebih-lebih informasi pribadi dari para pemilih.
Under the Breach, perusahaan keamanan asal Israel, di Twitter-nya, Kamis (21 Mei 2020), mengunggah temuannya terkait informasi pribadi 2,3 juta penduduk Indonesia yang dibocorkan seorang peretas di forum darkweb.
Informasi pribadi tersebut mencakup nama, alamat, usia, KTP, dan nomor kartu keluarga. Bahkan, mereka juga mengklaim telah memiliki data 200 juta penduduk Indonesia. Peretas mengatakan data tersebut dicuri dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
General Manager APAC Kaspersky, Yeo Siang Tiong, mengatakan, data pemilu adalah bagian sangat penting bagi negara-negara secara global, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, negara perlu konsen terhadap isu serangan siber. Seringkali data penduduk menjadi target sasaran yang sangat potensial oleh peretas.
Namun, Tiong mencermati dua tantangan utama yang dihadapi sebuah institusi dalam mengamankan data pengguna atau penduduk.
Pertama, legacy machine. Masih terdapat perangkat atau mesin turun-temurun yang tidak dirancang untuk dunia digital.
Padahal, menurut Tiong, ruang siber saat ini sudah sangat terhubung sehingga membuka peluang bagi peretas mana pun.
Berita Terkait:
Jika masih menggunakan perangkat keras dan sistem versi lama, hal itu kian menambah kesulitan dalam mengamankan data.
Terlebih, kata dia, dengan beragamnya sistem yang dikelola secara lokal; hal ini sebagai tantangan kedua.
Maka, kata dia, penting bagi negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya yaitu mendorong transparansi dalam sistem informasi yang digunakan.
"Ini berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat saksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius," ujar Tiong dalam siaran persnya, Jumat (22 Mei 2020).
Libatkan ahli
Tiong mengatakan, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan.
"Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan tidak diragukan lagi menjadi tantangan, tetapi dengan kerjas sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apapun secara efektif di masa depan," tutur dia.[]
Redaktur: Andi Nugroho
Share:
