Cyberthreat.id - Survei terbaru Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan sebanyak 40 persen sekolah atau institusi pendidikan tidak memberikan insentif kuota internet kepada para guru dalam melakukan belajar di rumah.

Survei itu menyatakan masih terdapat 40,2% sekolah yang tidak memberikan bantuan fasilitas kepada guru sejak Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diberlakukan sejak pandemi Covid-19 bergulir. Sementara sekitar 55,6 persen guru mengeluhkan tidak adanya kuota internet.

Meskipun terdapat asumsi bahwa survei KPAI-FSGI dilakukan sebelum Kemdikbud mengeluarkan Pedoman/Aturan Teknis tentang Realokasi Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli kuota internet bagi guru, tetapi idealnya di dalam kondisi seperti sekarang 100 persen guru harus berinternet ketika belajar-mengajar.

"Sebelumnya Kemdikbud baru memberikan pernyataan akan hal (kuota internet) tersebut, belum ditindaklanjuti dengan Pedoman tersirat," demikian keterangan KPAI dalam rilis yang dikirimkan ke awak media, Selasa (28 April 2020.

Kabar baiknya adalah mayoritas dari guru yang disurvei menyatakan sangat antusias mengikuti belajar-mengajar jarak jauh (PJJ). Fakta ini muncul di tengah pandemi dengan segala keterbatasan akses dan kurangnya kemampuan.

Mayoritas guru dalam PJJ memahami penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran hanya sebatas “menggunakan WA, LINE, IG, dan FB” sebagai media pembelajaran (82,2%). Rasa ingin tahu dan terus belajar mengelola PJJ berbasis online tidak menimbulkan sikap apatis dan pesimis dari para guru.

"Ini patut diapresiasi pemerintah, orang tua, siswa, dan publik umumnya. Hanya 6% guru yang merasa terbebani dengan PJJ."

Di dalam poin rekomendasi, FSGI dan KPAI sepakat dan sangat mendorong subsidi BOS untuk kuota internet diberikan tepat sasaran dan proporsional. Dinas Pendidikan Daerah bersama sekolah seharusnya sudah memiliki database terhadap siswa dan guru yang layak dibantu.

Database ini juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan bagi keluarga terdampak Covid 19 berupa fasilitas belajar "sehingga bansos kepada keluarga tidak hanya berbentuk sembako, masker, atau bantuan tunai saja".

Tentang survei

Survei KPAI-FSGI dilaksanakan selama 5 hari tanggal 17 April 2020 sampai 21 April 2020 dan menjaring 602 responden. Responden merupakan guru dari berbagai jenjang pendidikan dan status kepegawaian yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Web yang menggunakan aplikasi Google Form. Untuk teknik analisis datanya dilakukan dengan mengkaji kecenderungan jawaban atau pilihan guru terhadap setiap pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan pada kuesioner.

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja guru. Sebanyak 20,4 % responden  yang memiliki masa kerja antara 1-5 tahun; 13,8 % responden yang memiliki masa kerja di antara 5-10 tahun;  dan 65,8 % responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun.

Dari 602 responden didominasi oleh Guru PNS dengan jumlah 60,8 %; diikuti Guru Tetap Yayasan berjumlah 13,1 %;  Guru Honor Sekolah yang berjumlah 11,1 %. Berikutnya Guru Honor Daerah berjumlah 10,3 % dan Guru Tidak Tetap Yayasan berjumlah 28 responden 4,7 %.

"Sebagian besar responden adalah guru PNS yang memiliki penghasilan lebih baik dengan pengalaman beberapa tahun, tingkat kesejahteraan yang lebih bagus, dan hubungan kerja yang lebih terjamin."