Cyberthreat.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu lalu (14 Maret 2020) mengumumkan akan menggunakan alat pemantau digital canggih untuk melacak pembawa virus corona. Keputusan itu memicu kekhawatiran akan privasi pasien dan memunculkan tuduhan pengawasan massal.

Dilansir dari The Times of Israel, Senin (16 Maret 2020), teknologi pelacakan yang sebagian besar mengandalkan data dri ponsel, pada prinsipnya telah digunakan oleh agensi kontraspionase Israel, Shin Bet,  dalam operasi kontraterorisme, bukan terhadap warga Israel yang tidak terlibat tindak kejahatan.

"Sampai hari ini saya menghindari menggunakan langkah-langkah ini dalam populasi sipil tetapi tidak ada pilihan lain," kata Netanyahu dalam konferensi pers.

Sementara Shin Bet mengkonfirmasi bahwa tindakan dramatis itu memang sedang dipertimbangkan. Lembaga yang sering dibandingkan dengan FBI itu membantah desas-desus bahwa alat tersebut akan digunakan untuk menegakkan karantina, melainkan hanya akan digunakan untuk membantu pihak berwenang melacak jalur pembawa penyakit dari pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, untuk melacak dengan siapa mereka pernah berinteraksi.

"Harus ditekankan bahwa dalam hal apa pun, tidak ada niat menggunakan kemampuan ini untuk menegakkan atau memantau instruksi karantina," kata pejabat Shin Bet.

Netanyahu mengakui penggunaan teknologi itu akan melanggar privasi warga negara, tetapi mengatakan bahwa ia akan meninjaunya bersama Kementerian Kehakiman.

Netanyahu mencontohkan Taiwan sebagai negara lain yang telah menggunakan data seluler untuk memerangi penyebaran virus, yang telah menginfeksi hampir 200 orang di Israel hingga Sabtu malam.

Pemerintah Taiwan memang menggunakan data GPS untuk memastikan warga yang dikarantina tidak berkeliaran keluar, bukan melacak pergerakan mereka di masa lalu seperti diusulkan PM Israel.

Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit mengatakan akan memberlakukan sejumlah pembatasan pada institusi yang melakukan pelacakan, untuk membatasi pelanggaran privasi individu.

Ketua partai sayap kiri Meretz, Nitzan Horowitz, mengecam rencana itu. Menurutnya, pengawasan seperti itu tidak boleh terjadi tanpa pengawasan parlemen dan peradilan.

“Memantau warga dengan bantuan basis data informasi dan teknologi canggih merupakan pukulan keras terhadap privasi dan kebebasan dasar. Karena itu, ini dilarang di negara-negara demokratis, ”kata Horowitz, Sabtu malam.

Tehilla Shwartz Altshuler, seorang peneliti media dan teknologi di Institut Demokrasi Israel, juga mengkritik rencana itu. Menurutnya, akan sulit untuk menyangkal otoritas sipil menggunakan kemampuan yang melanggar privasi begitu mereka mulai melakukannya.

"Keadaan darurat tidak berarti tidak dapat diterima untuk mengubah Negara Israel menjadi negara polisi," tulisnya dalam serangkaian tweet. “Melanggar hak itu mudah, mengembalikan situasi seperti semula jauh lebih sulit.”

Jumlah orang Israel yang didiagnosis dengan coronavirus meningkat menjadi 195 Sabtu malam. Kementerian Kesehatan mengatakan dua orang sakit serius, 11 orang dalam kondisi sedang dan sisanya hanya menderita penyakit ringan.

Sementara itu, hampir 40.000 warga Israel berada di karantina rumah karena takut terkena virus, termasuk hampir 1.000 dokter, lebih dari 600 perawat, 170 paramedis, dan 80 apoteker, menurut angka Kementerian Kesehatan.

Untuk mengekang penyebaran virus di negara itu, semua warga Israel yang kembali dari luar negeri harus dikarantina di rumah selama 14 hari. Warga negara non-Israel dilarang memasuki negara itu sejak 12 Maret, kecuali mereka bersedia menjalani karantina selama dua minggu.

Seperti Indonesia, Pemerintah Israel juga telah meliburkan sekolah dan pusat penitipan anak, memerintahkan semua restoran dan teater ditutup, melarang pertemuan yang melibatkan lebih dari 10 orang dalam sebuah ruangan, dan mendorong warga Israel untuk bekerja dari rumah mereka.

Jumlah kasus virus korona di seluruh dunia melewati 150.000 pada hari Sabtu, dengan 5.764 kematian, didorong oleh lonjakan infeksi di Italia.[]