Cyberthreat.id – Facebook Inc, perusahaan jejaring sosial asal Amerika Serikat, mengatakan, mengizinkan pengguna khususnya politikus menjalankan konten bermerek/berbayar di platform, tetapi konten tersebut tidak akan dimasukkan dalam katalog perpustakaan iklan platform.

Kampanye dan grup politik sekarang dapat menggunakan alat konten bermerek di Facebook. Ini memungkinkan selebritas media sosial alias influencer menandai lebih jelas dalam sub-header resmi bahwa unggahan tersebut sebagai kemitraan berbayar.

Perubahan itu terjadi setelah Calon Presiden AS dari Partai Demokrat, Michael Bloomberg, pekan ini membayar akun meme di Instagram milik Facebook. Bloomberg adalah miliarder juga mantan Wali Kota New York.

Strategi membayar influencer media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan politik atau membuat konten sedang dilakukan para kandidat jelang  Pemilu 2020, tetapi aturan praktik tersebut masih kabur.

"Setelah mendengar dari beberapa kampanye, kami setuju bahwa ada tempat untuk konten bermerek dalam diskusi politik di platform kami," kata juru bicara Facebook dalam sebuah pernyataan seperti dikutip oleh Reuters, Jumat (15 Februari 2020).

Untuk menggunakan alat konten bermerek Facebook, kampanye atau grup politik harus disahkan sebagai pengiklan politik melalui proses verifikasi ID perusahaan.

Facebook mengatakan, tidak menghasilkan uang dari konten bermerek atau disponsori. Pembayaran jasa konten juga diberikan langsung kepada pembuat konten, bukan kepada Facebook.

Oleh karenanya, Facebook tidak menganggap hal tersebut sebagai iklan. Namun, Facebook meminta pembuat konten untuk mematuhi peraturan untuk mengungkapkan kemitraan berbayar.

Facebook mengatakan konten yang disponsori dari pengiklan politik tidak akan dimasukkan ke dalam Perpustakaan Iklannya, sebuah database yang dikelola untuk memberikan transparansi seputar iklan politik dan lainnya, kecuali pembuat konten membayar untuk mempromosikan unggahan tersebut menggunakan alat iklan perusahaan.

"Kampanye ini secara eksplisit, bahwa postingan (meme) ini adalah iklan dan konten yang disponsori," kata Sabrina Singh, juru bicara kampanye Bloomberg, dalam sebuah pernyataan pada Jumat.

"Kami melangkah ... untuk mengikuti aturan Instagram dan teks dari unggahan tersebut, jelas, menunjukkan bahwa ini adalah kampanye dengan iklan berbayar," ia menambahkan.

Komisi Perdagangan Federal (FTC) mewajibkan influencer media sosial dan pembuat konten untuk dengan jelas melabeli postingan yang disponsori. Pekan ini, FTC mengumumkan akan menerima masukan publik tentang seberapa efektif aturan tersebut: apakah perlu perubahan atau tidak.

Komisi Pemilihan Umum Federal juga mengatakan, komunikasi online publik berbayar yang berisi dukungan memang tidak memiliki aturan eksplisit tentang influencer media sosial.[]