IND | ENG
 Blockchain, AI, dan Kedaulatan Data Pengguna

Pendiri Delligence.ai Mohamad Ivan Fanany | Foto: Cyberthreat.id/Oktarina Paramitha Sandy

PENDIRI DELLIGENCE.AI - M. IVAN FANANY
Blockchain, AI, dan Kedaulatan Data Pengguna
Oktarina Paramitha Sandy Diposting : Rabu, 12 Februari 2020 - 13:28 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id – Sebagian besar data pengguna internet saat ini dikuasai oleh perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Facebook, Microsoft, dan lain-lain.

Akibatnya, data tersebut menjadi terpusat (centralized) dan pengguna data menjadi tidak berdaulat terhadap datanya. Oleh karena itu, Pendiri Delligence.AI, Mohamad Ivan Fanany, menyarankan agar mulai dilakukan desentralisasi data dengan menggunakan teknologi blockchain.

Delligence.ai sendiri fokus dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk pengolahan data dalam volume besar.

Menurut Ivan, dengan menggunakan teknologi blockchain dapat mendorong inovasi sekaligus melindungi privasi serta kepemilikan data.

Dengan blockchain, basis data tersimpan secara aman dan transparan karena masing-masing pengguna memiliki kunci untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan datanya kepada pihak lain.

Dengan cara ini pengguna akan berdaulat pada datanya, kata pria yang kini menjadi Lead Scientist dari SABIC Corporate and Innovation Center KAUST, Arab Saudi ini. Ivan sebelumnya menjadi peneliti dan dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Berikut petikan wawancara Ivan saat berbincang dengan Cyberthreat.id di Jakarta, Rabu (12 Februari 2020):

Mengapa Anda menyarankan desentralisasi data?

Saat ini sebagian besar data dikuasai oleh perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft, dan lain-lain. Jadi sifatnya centralized (terpusat). Sementara pengguna, penduduk, rakyat, tidak berdaulat terhadap datanya sendiri karena semua sudah terpusat di penyedia layanan besar tersebut. Padahal, data tersebut dapat digunakan untuk mengeksploitasi pengguna itu sendiri. Maka dari itu, akan lebih baik jika data tidak terpusat ke penyedia-penyedia layanan besar tersebut. Caranya adalah dengan melakukan desentralisasi (tersebar) berbasis blockchain.

Mengapa menggunakan blockchain?

Blockchain itu menyimpan data-data penguna secara aman dan transparan. Kenapa aman? karena pengguna memiliki kunci untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan datanya kepada pihak lain.

Kenapa transparan? karena blockchain mempunya buku besar (general ledger) yang menyimpan semua transaksi data, di mana setiap transaksi akan diketahui oleh semua pengguna yang menyimpan datanya di dalam blockchain tersebut. Jadi, pada intinya pengguna berdaulat terhadap datanya.

Bagaimana hubungan desentralisasi data, blockchain, dan AI?

Sistem AI (kecerdasan buatan) membangun model berdasarkan data. Tanpa data, tidak mungkin AI bisa membuat model. Kalau pun bisa, hasilnya tidak optimal. Dengan perlindungan data dalam blockchain ini, sistem AI bisa mengajukan smart contract yang mengatur transaksi antara pengguna dan sistem AI.

Kalau tidak menggunakan blockchain, kan berarti tidak ada perjanjian (regulasi) antara sistem AI dan penggunanya, di mana sistem AI yang dikembangkan bisa digunakan untuk eksploitasi, seperti yang terjadi sekarang ini.

Tapi, sebetulnya bukan hanya pengguna dan sistem AI, bukan hanya antara pengguna dan sistem AI, melainkan antara pengguna yang satu (bisa individu atau perusahaan atau lembaga) dengan pengguna yang lain.

Apa keunggulan desentralisasi data dan AI dengan blockchain?
Dengan blockchain  yang berdasarkan decentralized system ini, semua data tentang kepemilikan data, produsen, perubahan, pengambilalihan data tercatat secara transparan.

Hal ini mendorong semua pihak [individu dan lembaga] untuk saling sharing data. Semua perusahaan (tidak hanya perusahaan besar) kecil maupun menengah bisa memanfaatkan data tersebut. Tentu saja mendorong inovasi sekaligus melindungi privasi serta kepemilikan data.

Dalam kondisi sekarang ini, sistem AI yang paling canggih dimiliki oleh pihak yang memiliki paling banyak data. Dengan adanya blockchain- based decentralized AI, setiap pihak punya tingkat akses yang sama terhadap data. Sehingga tidak ada lagi orang yang punya sistem AI yang lebih hebat hanya karena punya data lebih banyak.

Jadi, kita tidak bersaing dalam banyak-banyakan data, tapi dalam inovasi yang memanfaatkan data.

Apa hambatan untuk menerapkan sistem ini?
Yang juga menjadi salah satu masalah besar saat ini adalah terjadinya bottleneck antara antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Karena masing-masing tidak ingin kehilangan kepemilikan terhadap data yang sudah susah mereka kumpulkan. Nah, dengan blockchain ini akan mendorong terjadinya debottleneck antarlembaga.

Pembangunan blockchain-based decentralized AI utamanya bisa dimulai untuk menyatukan data-data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah sehingga transparansi dan kedaulatan data bisa dijamin dan merangsang inovasi-inovasi yang memanfaatkan data.

Mungkin secara paralel bisa diperluas ke universitas-universitas, lembaga-lembaga strategis, lalu pemerintah-pemerintah daerah dan seterusnya. Hal ini sangat penting agar bangsa kita punya daya saing yang tinggi dengan inovasi berbasis data yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan serta keamanan bangsa kita.

Di Indonesia sudah ada yang mengembangkan blockchain berbasis AI?
Blockchain setahu saya sudah cukup banyak yang mengembangkan di Indonesia. AI juga demikian. Namun, setahu saya yang menggabungkan keduanya (AI dan blockchain) secara terintegrasi dalam kerangka decentralized AI di Indonesia belum ada.[]

Redaktur: Andi Nugroho

#AI   #blockchain   #kedaulatandata   #perlindungandatapribadi   #facebook   #google   #delligenceAI   #mohamadivanfanany

Share:

BACA JUGA
RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Komisi I DPR: RUU PDP Harus Seimbang Kepentingan Pemerintah dan Swasta
Siap-siap Bayar PPN 10 Persen untuk Pembelian Produk Google, Amazon, Netflix, juga Spotify
Awas, Hacker Gunakan Skrip Google Analytics untuk Mencuri Data Kartu Kredit
Hak Penghapusan Data di RUU PDP, PERSI Minta Data Rekam Medis Dikecualikan
WhatsApp Hentikan Layani Permintaan Penegak Hukum untuk Data Pengguna Hong Kong