Cyberthreat.id - Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Amerika Serikat (AS) menyatakan para pejabat militer cyber tengah mengembangkan taktik perang informasi (cyber warfare) yang bisa dikerahkan melawan Rusia. Sudah bukan rahasia lagi Moscow mencoba ikut campur dalam Pemilu AS 2020 melalui aksi peretasan.

Peretasan atau akses ilegal mencakup meretas sistem pemilihan AS atau menabur perselisihan hingga menyebarkan gelombang berita bohong (hoaks) serta disinformasi dalam jumlah amat besar.

"Salah satu opsi yang dieksplorasi oleh Komando Siber AS akan menargetkan kepemimpinan senior dan elit Rusia. Meskipun, bukan Presiden Vladimir Putin yang ditargetkan karena dianggap terlalu provoaktif," kata pejabat AS dan mantan pejabat yang tidak mau disebut namanya (anonim) dilansir The Washington Post, Rabu (25 Desember 2019).

Pejabat tersebut menolak untuk menjelaskan perang informasi yang dimaksudkan secara spesifik dan merinci. Tetapi, taktik perang siber itu untuk menunjukkan bahwa data pribadi target sensitif  yang dapat diserang jika gangguannya tidak berhenti.

Profesor Hukum di University of Texas, Bobby Chesney, menilai serangan cyber tidak seperti serangan pada individu yang pada umumnya menargetkan finansial atau ekonomi.

Serangan ini mengirimkan sinyal kredibel kepada para pembuat keputusan bahwa mereka sangat rentan dalam mengambil tindakan permusuhan yang bisa jadi penyebab konflik.

"Ketika Rusia memasukkan implan ke dalam jaringan listrik, itu berarti mereka membuat pertunjukkan kredibel bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyakiti dan mengganggu. Itu akan terjadi ketika segalanya (perselisihan) meningkat," ujar Chesney.

Sebuah komunitas intelijen bulan lau mengeluarkan pembaruan rahasia bertajuk "Perkiraan Intelijen Nasional" yang menyatakan tujuan utama Rusia dalam kampanye Pemilu 2020 adalah untuk terus menabur perselisihan baik internal maupun eksternal di AS.

"Tujuannya selalu tentang bagaimana memperburuk garis kesalahan pada masyarakat kita," kata seorang pejabat senior AS.

Operasi Siber

Tahun lalu, Kongres dan Pemerintahan Presiden Donald Trump telah berupaya meredakan atau melonggarkan pengekangan terhadap penggunaan militer atas operasi siber guna menggagalkan musuh asing yang ingin menyerang AS.

Hal itu merupakan bagian dari langkah dan kebijakan para pejabat militer AS seperti Jenderal Paul Nakasone. Jenderal Nakasone yang mengepalai US Cybercom (Departemen Pertahanan di Sektor Ruang Siber AS) dan Badan Pengawasan Elektronik dari Pemerintah menggabungkan kemampuan serangan siber ke dalam sebuah operasi militer.

"Ini adalah masalah yang sangat besar karena kami belum melakukan pekerjaan dengan baik di masa lalu dalam mengintegrasikan perang informasi tradisional dengan operasi siber. Tetapi, seperti yang ditunjukkan Rusia, keduanya semakin tidak terpisahkan dalam praktiknya," tambah Chesney.

Organisasi militer lainnya seperti Joint Special Operation Command juga memiliki kemampuan perang siber dan informasi. Cybercom adalah yang pertama dalam mengubah kekuatan perang siber di AS untuk memerangi campur tangan musuh asing yang mengganggu kelancaran Pemilu AS 2020.

"Dalam 332 hari, bangsa kita akan memilih presiden. Kami tidak bisa menyerah. Pertahanan negara kita, pertahanan pemilihan kita, merupakan sesuatu yang akan terjadi setiap hari selama saya masih bisa melihat masa depan," kata Nakasone dalam sebuah forum pertahanan awal bulan ini.