Jakarta, Cyberthreat.id - Pakar IT Profesor, Richardus Eko Indrajit, menyatakan setiap negara memiliki perbedaan dalam menetapkan infrastruktur kritis.

Menurut dia, penetapan itu tergantung postur dan kondisi di negara tersebut, tetapi beberapa negara maju biasanya menetapkan lebih dari 10 infrastruktur kritis di era digital.

Eko Indrajit memaparkan sejumlah perbedaan infrastruktur kritis digital berbagai negara saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) Manajemen Krisis Siber Nasional yang diinisiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Senin (26 Agustus 2019).

Dalam penjelasannya ia menyebut Finlandia yang menjadikan media massa dan media sosial sebagai infrastruktur kritis karena bisa bikin konflik dan merusak pola pikir masyarakat.

"Di Finlandia itu media massa dan media sosial dianggap infrastruktur kritis karena hoaks itu dinilai bisa bikin konflik. Kadang-kadang satu hoaks bisa bikin krisis, tapi memang posturnya berbeda-beda di setiap negara," kata dia.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian sepakat terhadap bahaya hoaks. Ia mencontohkan bagaimana rangkaian serangan hoaks terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang disebarkan di media sosial hingga media massa dengan tujuan menyerang pikiran orang.

"Hoaks itu berisi opini dan konten sesuai yang diinginkan oleh segelintir orang sehingga yang kena itu pikiran dan pola pikir kita masing-masing," kata dia.

Hinsa berpesan kepada masyarakat agar jangan terlalu reaktif, menggunakan nalar dan logika, berpikir kritis jika mendapati kabar yang belum jelas. BSSN, kata dia, memang terus memonitoring secara intensif terutama lalu lintas informasi dan pesan di ruang siber.

"Dan memang sejauh monitoring kami Papua itu lebih kuat persoalannya ke arah sibernya," ujar dia.

Hingga kini keputusan Finlandia menjadikan media massa dan media sosial sebagai infrastruktur kritis berdampak positif. Pemerintah di sana menyebut negara berhasil memenangkan pertempuran melawan hoaks dan disinformasi dengan berbagai upaya.

Survei European Policy Initiative dan Open Society Institute yang dirilis Maret 2018 menyatakan Finlandia berada di peringkat teratas sebagai negara yang memiliki ketahanan terhadap fenomena post-truth.

Finlandia memiliki skor 76 kemudian diikuti Denmark dengan skor 71. Finlandia awalnya khawatir dengan serbuan propaganda Kremlin namun kekhawatiran itulah yang membuat mereka mengintensifkan literasi media di kalangan anak muda sampai mengembangkan algoritma melawan hoaks.

"Hoaks ini bukan masalah pemerintah, tapi seluruh masyarakat adalah target. Kami melakukan bagian kami, tetapi tugas setiap orang untuk melindungi demokrasi Finlandia," kata Toivanen, kepala staf ahli komunikasi untuk kantor perdana menteri Finlandia, dilansir CNN.

"Garis pertahanan pertama adalah guru yang mengajar di taman kanak-kanak," tegasnya.