Jakarta, Cyberthreat.id - Hoaks dipercaya sebagai alat sukses politik di sebuah negara. Inilah yang menyebabkan hoaks tumbuh menjadi industri dan bernilai ekonomi sangat besar karena berkaitan dengan mengolah dan memproses data.

Hoaks juga minim risiko dan minim biaya dibandingkan money politics. Penyebaran hoaks dan hatespeech di ruang siber, biayanya jauh lebih murah dan lebih efektif dalam mengontrol opini publik.

Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto, mengatakan Pemerintah terus berupaya melakukan literasi terkait hoaks politik yang merupakan paling banyak di tahun 2019. Hoaks politik sangat berkaitan dengan Pemilu dan Pilpres serentak yang untuk pertama kalinya digelar Indonesia.

"Hoaks menimbulkan fenomena Weaponization Social Media dimana internet dijadikan ajang perang komunikasi politik," kata Henri dalam diskusi di Gedung KPU RI, Selasa (20 Agustus 2019).

Henri juga mencontohkan bagaimana mekanisme Weaponization Social Media. Medsos, kata dia, digunakan untuk disinformasi yang menguntungkan kemudian diviralkan agar mempengaruhi proses politik.

Untuk melakukan itu, kata dia, cyber army dan cyber troop merupakan komponen penting dalam perang politik.

"Perang komunikasi menjadi semakin seru ketika rangkaian hoaks menjadi senjata yang di mix dengan ideologi trans nasional dan kekuatan politik lokal," ujarnya.

Kasus Cambridge Analytica

Henri mengatakan salah satu contoh terbaik menggambarkan hoaks dan pengolahan datanya menjadi senjata politik yang sangat efektif adalah di kasus Cambridge Analytica.

Rasasa Facebook yang menjadi tokoh sentral dalam pengolahan data oleh Cambridge Analytica, telah membuktikan bagaimana negara lain di luar Amerika Serikat (AS) bisa mempengaruhi kualitas Pemilu Presiden di negeri Paman Sam.

Puluhan juta data pengguna Facebook diolah dan diproses untuk strategi propaganda penyebaran hoaks.

"Data diperoleh lewat aplikasi yang numpang di Facebook. Salah satunya thisisyourdigitallife yang berbentuk survei kepribadian. Dengan data itu bisa diketahui sifat personal dan kecenderungan puluhan juta orang pemiliknya," kata dia.

Untuk mengubah pandangan politik, Henri menjelaskan, harus diubah dulu cara pandang dan budayanya. Dengan demikian, untuk mengubah masyarakat maka dihancurkan dulu nilai-nilainya.

Psychological Operation kemudian dilakukan untuk mempengaruhi emosi dan nalar audiens. Setiap target diperlakukan sebagai personal politik berdasarkan profil psikologisnya.

"Setelah itu tim kreatif, desainer, videografer, fotografer membuat konten yang akan dikirimkan langsung ke pemilih."

Kemudian produksi konten dan informasi yang mendukung diperbanyak. Seperti menciptakan situs, blog atau konten yang mudah diakses sehingga pemilih masuk semakin jauh ke dalam konstruksi yang dibangun secara psikologis.

Berikut Lima Ciri Hoaks Politik:

1. Pesan dirancang untuk menciptakan kecemasan, kebencian, kecurigaan atau ketidakpercayaan hingga permusuhan.

2. Sumber informasi tidak jelas media atau identitasnya sehingga tidak bisa dimintai tanggung jawab atau dimintai klarifikasi terhadap kebenaran isinya. Penyebar sengaja mengaburkan identitas.

3. Mengeksplorasi dan eksploitasi fanatisme SARA, konflik antar klas dan trauma masa lalu. Hoaks memupuk kebencian berdasarkan SARA, klas dan trauma masa lalu.

4. Pesan tidak lengkap. Prinsip 5 W 1 H tidak utuh terutama aspek kenapa dan mengapa sebuah peristiwa terjadi

5. Mengunakan kata provokatif seperti kata Viralkan, Sebarkan, Jangan Berhenti di sini, Ternyata, Terungkap dan sebagainya yang bisa menghasut dan mengadu domba.