Cyberthreat.id – Sejumlah anggota Taliban diketahui memanfaatkan fitur verifikasi berbayar Twitter Blue untuk mendapatkan centang biru pada akun media sosialnya.

Ini terlihat dari akun milik Kepala Departemen Taliban untuk Akses Informasi, Hedayatullah Hedaya, telah memiliki centang biru. Akun yang memiliki 187.000 pengikut itu secara teratur mengunggah informasi terkait dengan pemerintahan Taliban.

Lalu, Kepala Pengawas Media di Kementerian Informasi dan  Kebudayaan Afghanistan, Abdul Haq Hammad, juga memiliki tanda centang biru di akun Twitter-nya yang memiliki 170.000 pengikut.

Twitter Blue adalah fitur yang disediakan Twitter untuk pengguna yang ingin mendapatkan akun terverifikasi (bercentang biru), tapi dengan syarat harus berlangganan. Fitur ini sempat menjadi pro-kontra sejak di bos baru Twitter Elon Musk mengumumkan rencana berbayar itu. Sebelumnya, untuk mendapatkan centang biru, sebuah akun tidak perlu membayar, tapi karena figur pemilik, seperti tokoh, artis, pemerintah, organisasi besar, perusahaan, pejabat, dan lain-lain. Saat ini, semua orang bisa memiliki centang biru hanya dengan berlangganan sebesar Rp121.000 per bulan (kurs 1 dolar: Rp15.139) dan Rp166.000 khusus pengguna iPhone. (Baca: Layanan Centang Biru Dirilis Ulang, Pengguna Twitter via iOS Bayar Rp165 Per Bulan)

Di bawah kebijakan baru Twitter, akun yang memiliki tanda centang emas menunjukkan sebuah akun perusahaan/bisnis, sedangkan tanda centang abu-abu untuk pengguna lain, seperti otoritas pemerintahan.

Masuknya Taliban di Twitter sempat menjadi topik pro-kontra menyusul mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilarang dari platform. Pada Oktober 2021, Trump sempat bilang, "Kita hidup di dunia, di mana kemunculan Taliban di Twitter lebih banyak, tapi Presiden Amerika favorit Anda justru telah dibungkam," katanya dikutip dari BBC, diakses Selasa (17 Januari 2023).

"Ini tidak bisa diterima," ujar Trump.

Sebelum adanya Twitter Blue, tidak ada akun untuk kalangan Taliban yang memiliki tanda centang biru. Sejak mereka kembali berkuasa di Kabul pada Agustus 2021, kelompok tersebut mengambil alih akun terverifikasi yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk Dewan Kriket Afghanistan.

Pejabat dan pendukung Taliban adalah pengguna Twitter yang produktif, menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan pesan-pesan penting.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Twitter soal hal tersebut.[]