Cyberthreat.id – Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan bahwa pihaknya terus berusaha untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data penting terkait pemilihan umum (pemilu).

“Semua aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kami akan upgrade teknologinya, termasuk juga keamanan,” ujar Idham dalam keterangannya, Selasa (13 September 2022).

Idham mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya serangan siber. Hal tersebut dilakukan dengan memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik institusi tersebut aman dari kebocoran data.

“Dalam perkembangan teknologi informasi, potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi, pendekatannya bukan pendekatan reaktif, tapi pendekatan mitigatif,” ujar Idham.

Tidak hanya itu saja, Idham menyebutkan pihaknya juga telah menggelar rapat dengan Gugus Tugas Keamanan Siber Aplikasi KPU. Rapat tersebut terkait keamanan siber dan data elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Dalam rapat tersebut, tidak ada yang menyatakan temuan bahwa website ataupun aplikasi KPU mengalami kebocoran data. Terkait dalam proses pendaftaran partai politik, ini aplikasi Sipol dalam kondisi aman,” kata dia.

Selanjutnya, terkait data pemilih, Idham mengatakan data tersebut saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran dan telah tersebar di berbagai daerah. Guna memastikan keamanan data tersebut, KPU telah meminta jajarannya di daerah untuk cermat dan mengutamakan keamanan dalam berbagai proses tahapan pemilu.

Diberitakan sebelumnya, seorang anggota forum kebocoran data dengan username Bjorka, menawarkan database yang berisi 105 juta data penduduk yang di dapatkannya dari server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Database ini ditawarkan di forum kebocoran data tersebut dengan harga $5.000, atau setara dengan Rp 74 juta. Transaksi pembelian data tersebut hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETC).

Dalam thread yang berjudul “Indonesia Citizenship Database From KPU 105M”, disebutkan bahwa database berformat CSV tersebut terdiri dari 20 GB file yang terkompresi dan 4 GB file yang tidak terkompresi, dengan total data sebanyak 105.003.428 data. Namun, ia tidak menyebutkan tanggal pasti kapan pelanggaran tersebut dilakukan, hanya disebutkan pelanggaran tersebut terjadi pada September 2022.

“Data yang berhasil dikompromikan berupa NIK (Nomor Induk KTP), KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, gender, umur,dll,” tulis Bjorka dalam thread yang dibuatnya, pada Kamis (1/9).

Sebagai informasi, Bjorka tidak hanya menawarkan data yang diduga milik Kementerian Kominfo saja, sebelumnya dia juga menawarkan database milik Indihome. Bahkan, baru-baru ini dia juga menawarkan data SIM Card penduduk indonesia, dan login dari pengguna Tokopedia.